Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menyikapi isu ketegangan hubungan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan KSAD Jenderal Dudung Abdurrachman.
Effendi berharap isu keretakan hubungan keduanya justru menjadi liar di tengah masyarakat. Sebab menurutnya, panas dingin hubungan antara Panglima dan TNI bukan kali pertama.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus [Presiden turun tangan]. Jangan sampai orang berpikiran bahwa ini dalam tanda petik ya. Karena ini berlangsung sudah cukup lama," kata dia di kompleks parlemen, Kamis (8/9).
Effendi mencontohkan isu keretakan antara Panglima TNI saat dijabat Moeldoko dengan KSAD saat dipimpin Gatot Nurmantyo. Dia khawatir, keretakan di tubuh TNI justru dimanfaatkan pihak luar untuk menggalang kekuatan.
Effendi berharap TNI segera melakukan evaluasi di tengah isu tersebut. Ia enggan berbicara lebih jauh soal kemungkinan mengubah sistem komando di tubuh TNI andai isu tersebut tak segera diselesaikan.
"Biar semua bisa mengevaluasi. Kan, kita pernah juga ada namanya panglima angkatan darat. Pernah pakai tongkat tuh ... Bisa aja kembali ke sana. Tapi itu poinnya enggak harus ke sana dulu," katanya.
Effendi menegaskan bahwa dirinya tak memiliki kepentingan pribadi, baik dengan Andika maupun Dudung. Dia berkata bahwa isu tersebut penting segera diselesaikan karena menyangkut kebaikan TNI.
Kabar disharmoni hubungan antara Andika dan Dudung sebelumnya diungkap Effendi dalam rapat Komisi I dengan TNI, Senin (5/9). Dia menyebut ego dua jenderal Angkatan Darat itu telah merusak hubungan senior dan junior. Dudung tak hadir dalam rapat itu.
"Apa sih yang kemudian dipertahankan? Ego. Ego Bapak berdua itu merusak tatanan hubungan senior dan junior di TNI, Pak," kata Effendi.
Baik Andika maupun Dudung telah membantah keretakan hubungan keduanya. Dudung menegaskan internal TNI solid.
Ia menyebut perbedaan pendapat di unsur pimpinan, termasuk dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, adalah hal yang biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan.
"Kalau terjadi ada friksi, terjadi perbedaan pendapat, saya rasa semua di lapangan sama. Pangdam dengan Kasdam juga pasti ada perbedaan pendapat, Kapolri dengan Wakapolri, KSAD dan Panglima ada perbedaan pendapat itu biasa," kata Dudung dalam acara bincang kebangsaan di Mabesad, Jakarta, Rabu (7/9).
(thr/pmg)