SBY Turun Gunung Cegah Kecurangan Pemilu 2024, PDIP Sentil Isu 2009

Sejumlah elite Partai Demokrat dan PDIP terlibat aksi saling sindir dan menuding masing-masing pihak telah melakukan praktik kecurangan dalam Pemilu dan Pilpres 2024.

Ketegangan antara keduanya buntut penggalan pernyataan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang bocor dan tersebar di media sosial.

Di hadapan para kader Rapimnas, SBY berkata dirinya mendapat informasi terkait upaya sejumlah pihak agar Pilpres 2024 hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres. Hal itu konon akan diwujudkan dengan menjegal sosok tertentu untuk maju bursa pencalonan.

SBY mengaku juga akan turun tangan sebab Pemilu dan Pilpres 2024 akan diwarnai kecurangan dan ketidakadilan.

Lihat Juga : Hasto PDIP Sebut SBY Pernah Jegal Koalisi PDIP-PPP di Pilpres 2009

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY.

Pernyataan itu sontak menuai respons keras dari partai utama pengusung Presiden Joko Widodo, PDIP. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan SBY agar tak coba-coba mengganggu Jokowi.

Hasto bahkan langsung menuding bahwa puncak kecurangan Pemilu terjadi di masa pemerintahan SBY pada 2009.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak. Dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi, dan hal tersebut Pak SBY yang bertanggung jawab," kata Hasto dalam keterangan resminya, Sabtu (17/9).

Di sisi lain, Hasto juga mengaku bahwa rencana koalisi partainya dengan PPP pernah dijegal oleh Demokrat pada 2009. Dia pun mengingatkan SBY untuk tak mencari-cari alasan dengan dalih penjegalan.

Terlebih, andai pernyataan itu disampaikan lantara Partai Demokrat tidak mendapat dukungan dari partai lain.

Lihat Juga : ENSIKLOPEMILU Mengenal Kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Masif di Pemilu

"Jadi, apa yang disampaikan Pak SBY sebenarnya menunjukkan kekhawatiran beliau kalau ada dua pasangan calon kemudian Pak AHY enggak bisa masuk sehingga dikatakan itu instrumen penjegalan. Itu yang harus diluruskan," kata Hasto.

KPU bantah ada intervensi

Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Idham Holik menjamin Pemilu 2024 akan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Ia menepis keberadaan pihak yang mengintervensi di luar UU Pemilu.

Dia memastikan Pemilu 2024 akan didasarkan prinsip-prinsip nilai-nilai integritas elektoral yang menjadi esensi dari nilai-nilai demokrasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Iya, kami tidak ada intervensi. Jadi begini, pencalonan capres dan cawapres itu sepenuhnya kewenangan parpol atau gabungan parpol. Kami nanti akan memproses pencalonan tersebut sesuai asas dan prinsip penyelenggaraan pemilu," kata Idham saat dihubungi CNNIndonesia.com, Minggu (18/9).