Wali Kota Medan Bobby Nasution Datangi Gedung KPK Siang Ini

Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution mendatangi markas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Senin (19/9) siang hari ini.

Pantauan CNNIndonesia.com, Bobby tampak memasuki lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada pukul 13.55 WIB. Menantu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) itu terlihat menggunakan batik lengan panjang berwarna hitam.

"Benar [Bobby datangi KPK hari ini]," ujar Plt Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding saat diminta penjelasan terkait kedatangan Bobby itu, Senin (19/9).

Ipi mengatakan KPK mengundang Bobby, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Sumatera Utara dan Kota Medan, BPN Perwakilan Sumatera Utara, Kejari Kota Medan dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait upaya percepatan serah terima aset Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) di Kota Medan.

"Harapannya, melalui pertemuan yang difasilitasi oleh KPK ini tercapai kesepakatan untuk mempercepat proses serah terima aset PSU yang hingga kini masih menghadapi beberapa kendala," jelas Ipi.

Lihat Juga : PPATK Temukan Transaksi Judi Lukas Enembe Rp560 Miliar

Wali Kota Medan Bobby Nasution datangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Senin (19/9) hari ini. (CNN Indonesia/Poppy Fadhilah)

KPK, sambung dia, terus mendorong percepatan penyerahan aset PSU di banyak daerah.

Sesuai mandat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Pasal 47 ayat (4) disebutkan bahwa Prasarana, Sarana dan Utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Manajemen aset daerah merupakan satu dari delapan fokus area pendampingan perbaikan tata kelola pemerintah daerah yang KPK lakukan di 542 pemda baik provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

KPK mendorong perbaikan tata kelola dan penyelamatan aset daerah sebagai kekayaan negara untuk menghindari terjadinya potensi kerugian negara karena aset yang dikuasai dan dimanfaatkan pihak lain secara tidak sah.

Lihat Juga : Mahfud MD: Dugaan Korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe Ratusan Miliar