Menpan RB Ingatkan Reformasi Birokrasi Bukan Cuma soal Kenaikan Tukin

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas mengatakan reformasi birokrasi bukan hanya persoalan menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai.

Menurut dia, banyak pihak yang mengupayakan reformasi birokrasi demi menaikkan tukin.

"Ke depan mungkin harus ada arah bahwa reformasi birokrasi bukan hanya soal tukin, orang mencari reformasi birokrasi ini supaya tukinnya naik, bukan output dan outcome-nya tercapai," kata Azwar dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9).

Ia mengungkapkan, skor reformasi birokrasi tertinggi dicatatkan oleh kementerian dan lembaga yakni sebesar 75,65. Sementara itu, skor reformasi birokrasi pemerintah provinsi sebesar 65,63 dan pemerintah kabupaten atau kota sebesar 54,44.

Data ini diperoleh dari penyerahan hasil evaluasi reformasi birokrasi terhadap 79 kementerian/lembaga, 34 pemerintah provinsi dan 441 kabupaten atau kota.

Menurut Azwar, kabupaten dan kota memiliki skor rendah karena jumlahnya yang banyak, sehingga dibutuhkan upaya lebih besar untuk mendorong reformasi birokrasi di golongan pemerintah daerah.

Karena itu, menurutnya, Kemenpan RB menerapkan konsep tematik dalam reformasi birokrasi, sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo.

Prioritas reformasi tematik ialah penanganan kemiskinan, investasi, serta iklim digital.

"Sehingga kementerian atau lembaga yang kegiatannya ada mendorong penanganan kemiskinan ini reformasi birokrasinya akan tinggi," katanya.