Demokrat ke Adian PDIP Minta AHY Tak Banyak Bicara: Khianati DNA

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Jansen Sitindaon menyebut Anggota DPR dari fraksi PDIP Adian Napitupulu mengkhianati DNA miliknya sendiri.

Hal itu Jansen katakan usai Adian meminta agar Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak lagi berbicara di depan publik bila tidak disertai data yang valid.

Jansen menyayangkan pernyataan tersebut lantaran Adian merupakan mantan aktivis era orde baru yang kerap menyuarakan dan menuntut hadirnya demokrasi di Indonesia.

"Adian ini tokoh demokrasi nih, masa kemudian orang dilarang-larang untuk bicara begitu, jadi dia mengkhianati DNA-nya sendiri begitulah. Tapi aku tahu dia itu kepeleset [bicara]," kata Jansen dalam acara 'Political Show' yang disiarkan CNNIndonesia TV, Rabu (21/9) malam.

"Jadi kita ini kan partai yang legal di Indonesia ini, jadi boleh saja ngomong apapun," imbuhnya.

Lihat Juga : ANALISIS Manuver Turun Gunung SBY dan Setengah Hati Demokrat Jadi Oposisi

Adapun permintaan Adian agar AHY 'bungkam' dilatarbelakangi pernyataan AHY dalam Rapimnas Partai Demokrat baru-baru ini yang menyebutkan bahwa 70-80 persen pembangunan infrastruktur pada tahun pertama Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat merupakan hasil peninggalan proyek dari era Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dengan demikian, AHY menilai pemerintahan Jokowi tinggal melakukan peresmian atau gunting pita. Jansen kemudian menjelaskan maksud pernyataan AHY soal gunting pita itu merupakan jawaban dari aspirasi para kader Demokrat yang mempertanyakan klaim pemerintahan Jokowi terkait infrastruktur.

"Kita harus akui Pak Jokowi, humasnya, termasuk buzzer-buzzer itu begitu, memang berhasil melekatkan soal indonesia ini baru dibangun di masa Pak Jokowi, seluruh infrastruktur yang ada di Indonesia baru dibangun di masa Pak Jokowi, kan begitu dia," kata dia.

Jansen lalu mencontohkan waduk Jatigede yang diresmikan pada 2015 lalu atau delapan bulan usai Jokowi dilantik menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Menurutnya, tidak masuk akal dalam rentang waktu delapan bulan mampu merampungkan proyek waduk dengan luas lahan mencapai 4.900 hektare. Jansen mengingatkan waduk Jatigede telah dibangun sejak pemerintahan SBY pada 2007 silam.

Jansen kemudian menyinggung jembatan Soekarno yang diresmikan oleh Jokowi pada Mei 2015, lalu jembatan Merah Putih di Ambon pada April 2016, hingga tol Cipali pada Juni 2015.

"Tol Cipali yang paling panjang itu, tol terpanjang di Indonesia, 116 KM itu diresmikan Juni 2015, berarti baru delapan bulan Pak Jokowi memerintah. Buktikan kalau bisa membangun tol sepanjang itu dalam delapan bulan. Mulai start di kita, jadi Pak SBY itu dia. Artinya yang disampaikan mas AHY itu tidak salah," ujar Jansen.

Lihat Juga : Adian Napitupulu: Supaya Tak Ada Masalah, AHY Jangan Bicara Lagi Deh

Klaim Jansen itu kemudian dibantah oleh Anggota DPR dari fraksi PDIP Adian Napitupulu. Adian menyebut, waduk Jatigede sudah mulai proses relokasi sejak tahun 1982 dan dilanjutkan desain pembangunan pada 1988. Sehingga SBY menurutnya hanya tinggal meletakkan semen.

Adian juga mengoreksi pernyataan Jansen yang menyebutkan tol Cipali merupakan tol terpanjang di Indonesia. Ia menyebut tol terpanjang saat ini adalah tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung, yakni mencapai 189,4 kilometer. Ruas tol ini mulai beroperasi sejak 14 November 2019 atau era pemerintahan Jokowi.

"Kalau kita bicara tanpa data, kalau ketiadaan data menciptakan kegaduhan, kalau kemudian itu menciptakan itu saling berkompetisi tidak sehat antara mantan dan yang sedang berkuasa. Apa perlu bicara? menurut saya jangan," kata Adian.

Ia lantas mempertanyakan apa maksud partai Demokrat menyebut pemerintahan Jokowi mengklaim infrastruktur yang juga sudah dirancang pada zaman SBY. Ia memastikan pemerintahan Jokowi tak over claim melainkan menyampaikan pertanggungjawaban kepada publik.

"Pak Jokowi tidak pernah menganggap Pal SBY sebagai kompetitornya. Kalau ini kemudian ini itu, ini bukan persoalan klaim, ini soal kerja buat rakyat, soal pertanggungjawaban ketika dia sudah dipilih rakyat menjadi presiden," ujarnya.

Lihat Juga : Jawab PDIP, Demokrat Minta Mahfud Bicara Pilpres 2009 Tiada Kecurangan