AJI Indonesia Buat Petisi, Desak Kapolri Usut Peretasan Awak Narasi

CNN Indonesia
Kamis, 29 Sep 2022 04:26 WIB
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengecam peretasan awak media Narasi, dan membuat petisi untuk mendesak Polri mengusutnya. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menginisiasi petisi daring yang mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas dugaan peretasan berjemaah terhadap awak media Narasi. (ANTARA FOTO/JOJON)
Jakarta, CNN Indonesia --

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menginisiasi petisi daring yang mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas dugaan peretasan berjemaah terhadap awak media Narasi.

Petisi online itu dibuat di laman change org. Hingga pukul 16.45 WIB, petisi itu telah ditandatangani sekitar 116 orang. Dalam petisi itu, AJI menjelaskan dalam empat tahun terakhir, peretasan terhadap awak Narasi itu merupakan yang terbesar dan sistematis.

"Sedikitnya 37 karyawan dan eks karyawan Narasi menjadi target peretasan di akun Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook hingga Twitter sejak Jumat 23 September 2022," tulis AJI, Rabu (28/9).

Menurut AJI, dampak peretasan itu sangat serius. Pasalnya, awak media Narasi tidak bisa bekerja dengan nyaman. Mereka juga merasa 'dimata-matai' pihak tertentu.

Awak media Narasi juga terpaksa menutup seluruh surel redaksi sehingga mengganggu koordinasi dan komunikasi internal, bahkan tidak dapat menerima informasi dari publik.

"Kita mengenal Narasi adalah salah satu media yang selama ini konsisten memproduksi liputan yang berdampak bagi publik. Artinya, peretasan ini bukan hanya serangan terhadap kru Narasi semata, tapi juga terhadap publik," tulis AJI.

AJI menilai serangan itu bertujuan menghambat kebebasan pers yang dijamin kemerdekaannya oleh Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Secara internasional, AJI menyebut hak atas kebebasan berpendapat dan menyampaikan informasi dijamin di pasal 19 di Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Komentar Umum No. 34 terhadap Pasal 19 ICCPR.

"Hak tersebut juga dijamin di Konstitusi Indonesia, yaitu Pasal 28E dan 28F UUD, serta pada Pasal 14 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia," tulis AJI.

AJI menyebut serangan peretasan bukan kali ini saja terjadi. Sebelumya tercatat telah terjadi delapan kasus peretasan terhadap jurnalis dan media.

Selain itu, SAFEnet yang tergabung dalam Tim Reaksi Cepat untuk menangani kasus-kasus serangan digital, mencatat terdapat 48 insiden peretasan yang dialami oleh jurnalis, aktivis, mahasiswa, buruh, dan dosen.

"Namun tidak satupun kasus peretasan terhadap jurnalis maupun kelompok masyarakat kritis lainnya yang diungkap siapa pelakunya," tulis AJI.

Menurut AJI, hal itu menunjukkan bentuk kegagalan aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menemukan penyerangnya.

Tak hanya itu, hal tersebut juga membawa kecurigaan publik bahwa ada keterlibatan negara dalam aksi peretasan.

Oleh karena hal di atas, AJI mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut pelaku peretasan terhadap kru Narasi.

Pengusutan yang transparan dinilai akan menjadi bukti bahwa tidak ada unsur negara yang terlibat dalam serangan peretasan ini.

"Sebab peretasan atau illegal access adalah bentuk kejahatan di era digital yang melanggar Pasal 30 ayat (1) UU ITE," tulis AJI.

Sebelumnya, sejumlah awak media massa Narasi mengalami peretasan. Serangan bermula saat seorang produser Narasi Jay Akbar menerima pesan Whatsapp. Setelah itu, Jay tak bisa mengendalikan ponselnya. Serangan siber pun merembet ke awak Narasi lainnya.

(yoa/kid)


[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER