Eks Anggota DPR Fraksi PAN Chandra Tirta Dicegah ke Luar Negeri

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah anggota DPR RI periode 2009-2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN) Chandra Tirta Wijaya ke luar negeri selama enam bulan.

Pencegahan itu dilakukan menindaklanjuti permintaan KPK yang sedang mengusut kasus dugaan suap terkait pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk 2010-2015.

"Yang bersangkutan aktif dalam daftar cegah dengan masa pencegahan 25 Agustus 2022 sampai dengan 25 Februari 2023. Diusulkan oleh KPK dengan kasus korupsi," ujar Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham Achmad Nur Saleh saat dihubungi melalui pesan tertulis, Selasa (4/10).

Chandra ditetapkan KPK sebagai tersangka dengan dugaan menerima suap Rp100 miliar terkait pengadaan armada pesawat Airbus pada PT Garuda Indonesia 2010-2015. Selain itu, KPK juga turut menjerat korporasi yang belum disebut secara gamblang.

Lihat Juga : KPK Tetapkan Eks Anggota DPR Tersangka Kasus Suap PT Garuda Indonesia

Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang menjerat eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar dan kawan-kawan.

"Saat ini KPK kembali membuka penyidikan baru sebagai pengembangan perkara terkait dugaan suap pengadaan armada pesawat Airbus pada PT GI (Garuda Indonesia) Tbk 2010-2015," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

KPK belum mengumumkan ke publik perihal konstruksi lengkap perkara berikut identitas tersangka dan pasal yang digunakan. Hal itu baru akan dilakukan KPK ketika melakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

Ali berharap para pihak yang nantinya dipanggil sebagai saksi dapat kooperatif hadir di hadapan tim penyidik.

KPK, lanjut dia, membutuhkan dukungan masyarakat untuk terus mengawasi proses penyidikan yang sedang dikerjakan.

"Terlebih, modus korupsi pada perkara ini cukup kompleks dengan lokus trans-nasional, melibatkan tidak hanya individu namun perbuatannya juga atas nama korporasi, adanya aktor penting, serta kerugian negara yang ditimbulkan cukup besar," terang Ali.

Lihat Juga : Mahfud MD Akui Sulit Basmi Mafia Hukum: Sering Gembos di Pengadilan

CNNIndonesia.com telah menghubungi Chandra melalui pesan singkat dan sambungan telepon, namun yang bersangkutan belum memberikan jawaban.

Adapun Emirsyah Satar telah dieksekusi KPK ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, pada awal Februari 2021.

Emirsyah dikirim ke Lapas Sukamiskin setelah kasus korupsi pengadaan pesawat dan mesin dari Airbus dan Rolls-Royce telah berkekuatan hukum tetap.

Emirsyah harus menjalani pidana penjara selama delapan tahun. Dalam putusan tingkat kasasi, ia juga dihukum membayar denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan.

Selain itu, Emirsyah dibebankan membayar uang pengganti sejumlah Sin$2.117.315,27 subsider dua tahun penjara.

Emirsyah saat ini juga tengah diproses hukum Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus dugaan korupsi pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72-600. Kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp8,8 triliun.

Lihat Juga : Emirsyah Tersangka, Kejagung Pastikan Objek Kasus Beda dengan KPK