Sekjen PKS: Capres Hanya Akan Diputuskan di Forum Majelis Syuro

Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Alhabsyi calon presiden (calon) presiden yang akan diusung partainya di Pilpres 2024 hanya akan diputuskan melalui forum Musyawarah Majelis Syuro.

Menurutnya, DPP PKS akan mengikuti alur penentuan capres tersebut.

"Oleh karenanya, kita akan menunggu dan mengikuti proses tersebut," ujar Aboe dalam keterangannya, Senin (10/10).

Ia menegaskan PKS tidak terburu-buru untuk mendeklarasikan capres sebelum sikap resmi dari Majelis Syuro memberikan sikap resmi.

Lihat Juga : Anies Sebut Tugas Belum Selesai untuk Indonesia: Bismillah Jalan Terus

Menurutnya, PKS masih berpegang kepada keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VII yang berlangsung pada 14 hingga 15 Agustus 2022 yang menghasilkan kriteria dari capres yang akan diusung sampai sekarang.

"PKS akan mengusung bakal capres dan cawapres yang memiliki karakter nasionalis-religius, berpeluang besar untuk menang di Pilpres 2024, dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik," kata Aboe.

Aboe menambahkan PKS terus melakukan konsolidasi struktural secara berkala untuk menyerap aspirasi internal PKS maupun menyiapkan mesin politik PKS dalam menyongsong Pemilu 2024 mendatang.

PKS diketahui tengah melakukan penjajakan koalisi dengan NasDem dan Demokrat demi memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen di Pilpres 2024.

PKS sebelumnya menyambut positif langkah NasDem mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta sebagai capres 2024.

Lihat Juga : Analisis Usung Anies, Nasdem Terancam di Sisi Jokowi Tapi Untung di Pemilu 2024

Jubir PKS Ahmad Mabruri menyatakan partainya memiliki tiga kriteria terkait tokoh yang akan dicalonkan sebagai pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Tiga kriteria itu yakni nasionalis-religius, memiliki peluang besar untuk menang, dan menjadi simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik.

Menurutnya, sejumlah tokoh masuk dalam kriteria itu yaitu Anies, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menparekraf Sandiaga Uno, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.