Dokter Butuh 14 Hari Cek Kejiwaan Aipda HR Polres Luwu Sulsel

Tim dokter kejiwaan dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Dadi Makassar belum bisa menyimpulkan kondisi jiwa Aipda HR yang mencoret-coret Polres Luwu dengan tulisan sarang korupsi dan sarang pungutan liar (pungli).

Tim membutuhkan waktu untuk bisa mengeluarkan kesimpulan mengenai kondisi kejiwaan karena berbeda dengan pemeriksaan kondisi fisik.

"Kami belum bisa mengambil suatu diagnosis karena untuk diagnosa gangguan jiwa itu perlu observasi waktu tertentu. Jadi tidak sama dengan mendapatkan diagnosa pada gangguan fisik," kata dokter Erwiani Sutono, Selasa (18/10).

Menurutnya, butuh waktu minimal dua pekan untuk mengeluarkan kesimpulan dari hasil pemeriksaan kejiwaan seseorang.

"Untuk mendiagnosis psikotik akut, itu juga butuh waktu. Kriterianya ada. Kami masih observasi. Biasanya butuh waktu 14 hari karena kami butuh serangkaian pemeriksaan psikotes dan psikometri. Untuk pemicu belum kami dapatkan," kata dia.

Erwiani menerangkan bahwa untuk mengetahui hasil diagnosa kejiwaan Aipda HR perlu dilakukan observasi yang mendalam dengan melibatkan psikiater dan psikologi.

Ada pula beberapa tahapan yang harus dilalui. Semuanya dilakukan demi menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kondisi kejiwaan seseorang.

"Biasanya yang kami lakukan pertama adalah melalui wawancara, kemudian status mental, kami juga biasanya konsultasi jika ada gangguan fisik yang mempengaruhi kejiwaan dari terperiksa kita usulkan ke dokter saraf atau penyakit dalam," kata Erwiani.

Sejauh ini, Polda Sulawesi Selatan telah mengirim tim untuk menyelidiki dugaan praktik pungutan liar di Polres Luwu. Tim yang dikirim berasal dari Paminal Propam Polda Sulawesi Selatan.

Polda Sulsel menyatakan bakal menindaktegas jika memang ada anggota yang terbukti melakukan praktik pungutan liar di Polres Luwu.