KPK Periksa Wabup Mamberamo Tengah Usut Dugaan Suap Bupati

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Bupati Mamberamo Tengah Yonas Kenelak untuk mengusut kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

Yonas diperiksa sebagai saksi di Kantor KPK, Jakarta, pada Senin (24/10) kemarin. Ini merupakan kali kesekian Yonas diperiksa tim penyidik KPK.

Lihat Juga : Bharada E Berlutut di Hadapan Ibu Brigadir J di Ruang Sidang

"Saksi hadir dan tim penyidik melakukan pendalaman materi pemeriksaan antara lain masih terkait dengan batasan wewenang dari tersangka RHP [Ricky Ham Pagawak] untuk turut serta dalam pengerjaan beberapa proyek di Pemkab Mamberamo Tengah," ujar Plt. Juru Bicara KPK Ipi Maryati Kuding, Selasa (25/10).

Lembaga antirasuah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pelaksanaan berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Kabupaten Mamberamo Tengah, Provinsi Papua.

Selain Ricky, ada Direktur PT Solata Sukses Membangun (SSM) Marten Toding serta Direktur Utama PT Bina Karya Raya (BKR) Simon Pampang dan Direktur PT Bumi Abadi Perkasa (BAP) Jusieandra Pribadi Pampang yang notabene merupakan bapak dan anak.

Ketiga tersangka tersebut sudah ditahan KPK. Namun, KPK belum berhasil memproses hukum Ricky karena yang bersangkutan melarikan diri ke luar negeri. Ricky diduga menerima suap hingga miliaran rupiah.

Lihat Juga : ANALISIS Tangan Jokowi Penentu Nasib Papua di Tengah Drama Lukas Enembe

Dalam proses penyidikan berjalan, KPK telah memeriksa sejumlah saksi. Di antaranya ialah Presenter TV Brigita Purnawati Manohara dan juara ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol tahun 2014 Nowela Elizabeth Mikelia Auparay.

Pemeriksaan saksi-saksi dilakukan juga untuk mencari tahu keberadaan Ricky yang berhasil melarikan diri ketika hendak dijemput paksa tim KPK beberapa waktu lalu. Ricky yang merupakan kader Partai Demokrat ini disebut berhasil kabur ke Papua Nugini lewat jalur darat.

Adapun KPK telah mengirim surat permohonan penerbitan red notice untuk memburu Ricky. Surat permohonan penetapan status buron internasional itu dikirim ke Sekretaris National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia, Badan Pemelihara Keamanan Polri.

Selain beberapa anggota Polri yang sudah diproses hukum kepolisian, Dandim 1702/Jayawijaya Letkol CPN AM dan seorang prajurit TNI AD lainnya diduga turut membantu pelarian Ricky tersebut.