Alasan Sanksi PDIP untuk FX Rudy Lebih Berat Ketimbang Ganjar Pranowo

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dikenai sanksi keras dan peringatan terakhir buntut pernyataannya mendukung Ganjar Pranowo untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sanksi terhadap Rudy itu jauh lebih berat dari Ganjar yang sehari sebelumnya telah dijatuhi oleh partainya. Ganjar mendapat sanksi usai menyatakan siap jika dicalonkan maju di Pilpres 2024 oleh Megawati Soekarnoputri.

"Pak Rudy kader senior, tentu sanksi juga harus lebih berat, karena itu kita jatuhkan sanksi keras dan peringatan terakhir kepada FX Rudy," kata Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komaruddin Watubun di kantor pusat PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (26/10).

Komaruddin menjelaskan Rudy mendapat sanksi berat karena ia merupakan kader senior PDIP. Pernyataan Rudy dianggap melangkahi wewenang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri usai menyatakan mendukung Ganjar.

Lihat Juga : FX Rudy Usai Disanksi Keras PDIP Terkait Ganjar: Ikut Arahan Megawati

Komaruddin memahami setiap kader partainya boleh jadi memiliki jagoan untuk didukung. Namun kader dilarang menyatakan dukungan tersebut sebelum ada instruksi dari Ketua Umum.

"Kita hanya siap barisan, ketika Ibu [Megawati] mengumumkan siapapun, cocok atau tidak cocok kita harus melaksanakan itu," katanya.

Sedangkan, menurut Komaruddin, sanksi ringan terhadap Ganjar karena pernyataan Gubernur Jawa Tengah itu hanya menjawab pernyataan wartawan. Sebagai informasi, pernyataan Ganjar siap maju di Pilpres itu disampaikan di salah satu televisi swasta beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : FX Rudy Pakai Seragam Merah Menyala Tiba di Kantor DPP PDIP

Komaruddin menegaskan, Ganjar tak mendeklarasikan dirinya untuk maju di Pilpres. Pernyataan itu dinilai tidak keliru sebab setiap kader memang harus siap jika diusung partai pada level apapun.

"Jadi tidak ada pelanggaran yang dilakukan waktu yang keras. Pak Rudy karena mengungkapkan calon kepada calon tertentu itu yang dilarang oleh keputusan kongres," katanya.

"Itu hanya bisa disampaikan Ibu Mega tentu pada waktunya. Jadi tidak salah juga disampaikan," tambah Komaruddin.