KSP Anggap Ngawur Tuntutan Aksi 411 ke Jokowi

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menyebut Aksi 411 ngawur karena menuntut Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mundur.

Irfan meyebut tak ada urgensi dari tuntutan itu. Ia menilai berbagai alasan yang dikemukakan sejumlah pentolan Aksi 411 tak rasional.

Lihat Juga : Kuasa Hukum Ungkap Kemungkinan Rizieq Shihab Hadiri Aksi 411

"Yang disampaikan itu kan bukan pelakunya Pak Jokowi. Kanjuruhan memang pelakunya Pak Jokowi? Sambo memang pelakunya Pak Jokowi? Ngawur saja kalau semua ditujukan ke Pak Jokowi," ucap Irfan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (3/11).

Irfan mengimbau unjuk rasa 411 esok dilakukan harus sesuai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya berkaitan dengan pemberitahuan kepada kepolisian.

Dia menyerahkan pengamanan penyelenggaraan Aksi 411 kepada polisi. Menurut Irfan, polisi yang berwenang memperbolehkan unjuk rasa digelar atau tidak.

"Sejauh mana ketentuan persyaratan yang telah dilakukan penyelenggara aksi, kita serahkan ke kepolisian, merekalah yang punya kewenangan menjaga ketertiban," ujarnya.

Sebelumnya, kelompok bernama Gerakan Nasional Pembela Rakyat (GNPR) berencana menggelar Aksi 411 di depan Istana Kepresidenan Jakarta. Aksi akan dilaksanakan esok hari.

Lihat Juga : PA 212 Gelar Aksi 411 di Depan Istana Besok

Kelompok yang menaungi sejumlah ormas Islam itu menuntut Presiden Jokowi mundur. Mereka menilai Jokowi telah gagal memimpin Indonesia.

"Kami menuntut Presiden Joko Widodo dengan legawa untuk mundur sesuai Tap MPR 6/MPR/2001 tentang etika politik dan pemerintahan," ucap tokoh gerakan GNPR Muhammad bin Husein Alatas dalam jumpa pers di Jakarta, Kamis (3/11).