Demo Buruh di Kantor Kemenaker, Lalin di Jalan Gatot Subroto Macet

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demontrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh, Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo hari ini. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Kata Said, kenaikan BBM menyebabkan daya beli buruh turun 30 persen. Apalagi ada tiga sektor yang paling banyak dikonsumsi buruh, kini harganya melonjak tinggi, yaitu makanan minuman, transportasi, dan tempat tinggal.

Said menerangkan dasar tuntutan kenaikan upah ini adalah inflasi pada Januari-Desember yang diperkirakan sebesar 6,5 persen. Selain itu, pertumbuhan yang prediksi Litbang Partai Buruh adalah 4,9 persen.

Lihat Juga : Massa Buruh Desak DPR Bentuk Pansus Kasus Ginjal Akut di Indonesia

"Jika jumlah, nilainya 11,4 persen. Kami tambahkan alfa untuk daya beli sebesar 1,6 persen. Sehingga kenaikan upah yang kami minta adalah 13 persen," ujarnya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi. Dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan Perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

Disampaikan Said, aksi demo di depan Kemenaker ini akan diikuti oleh puluhan ribu buruh dan dimulai sekitar pukul 10.00 WIB.

Sementara itu, berdasarkan unggahan akun Twitter @TMCPoldaMetro, arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto terpantau padat, imbas aksi demo buruh tersebut.

"10.48 Imbas adanya Kegiatan Penyampaian Pendapat di depan Kantor Kemnaker RI, Situasi arus lalu lintas di Jl. Gatot Subroto Jaksel terpantau padat," demikian cuitan akun Twitter tersebut.

[Gambas:Twitter]

Lihat Juga : Demo Buruh di Istana Suarakan 6 Tuntutan, Ada Ancaman Mogok Nasional