Jokowi Disorot Usai Ajukan PK Putusan Karhutla di Kalimantan

Pantau Gambut menyoroti langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) yang mengajukan peninjauan kembali (PK) terhadap putusan gugatan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.

Campaigner Pantau Gambut Wahyu A Perdana menilai pengajuan PK itu memperlihatkan lemahnya komitmen pemerintah RI di bawah Kepresidenan Jokowi untuk bertanggung jawab atas karhutla di wilayah Indonesia.

Dilansir dari laman Mahkamah Agung (MA), permohonan PK itu terdaftar dengan nomor perkara 980 PK/PDT/2022. PK terdaftar pada 3 Agustus 2022.

"Lemahnya komitmen iklim dan perlindungan ekosistem gambut yang terdampak Karhutla dan berdampak signifikan pada pemanasan global," kata Wahyu dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/11).

Lihat Juga : Jokowi Ajukan PK Usai Divonis Melawan Hukum Terkait Karhutla Kalteng

Padahal, kata Wahyu, Jokowi divonis MA telah melakukan perbuatan melawan hukum di kasus kebakaran hutan 2015.

Dalam putusan itu, pemerintah diperintahkan untuk mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menanggulangi dan menghentikan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah.

Selain itu, pemerintah harus menunaikan kewajiban (termasuk di dalamnya fasilitas kesehatan) dalam melindungi warga negara dalam menghentikan karhutla.

"Ketika dilakukan upaya hukum luar biasa (PK) justru menjadi tanda tanya terhadap komitmen," ucap Wahyu.

"Upaya PK ini semakin memperpanjang deretan langkah mundur pemerintah dalam perlindungan lingkungan hidup," imbuhnya.

Lihat Juga : Sinyal Jokowi soal Capres, Dukung Ganjar hingga Prabowo

Sebelumnya, MA menolak kasasi yang diajukan pemerintah selaku pihak tergugat terkait kasus karhutla di Kalimantan Tengah.

MA menguatkan vonis tingkat banding yang menyatakan Jokowi dan jajarannya melakukan perbuatan melawan hukum sehingga terjadi karhutla. Putusan kasasi dengan nomor perkara: 3555 K/PDT/2018 diketok pada 16 Juli 2019.

Putusan itu dikeluarkan oleh Nurul Elmiyah selaku ketua majelis hakim dengan anggota Pri Pambudi Teguh dan I Gusti Agung Sumanatha.

Gugatan ini berasal dari kelompok masyarakat yang menggugat negara atas kasus karhutla. Para penggugat di antaranya Arie Rompas, Kartika Sari, Fatkhurrohman, Afandi, Herlina, Nordin, dan Mariaty.