Pimpinan DPR Minta Komisi III Tak Buru-buru Bahas RKUHP

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta Komisi III tak buru-buru membahas proses lanjutan naskah terbaru Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru diserahkan pemerintah pada Rabu (9/11).

Dasco berharap pembahasan RKUHP kali ini tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari hanya karena masih mendapat penolakan dari masyarakat.

Lihat Juga : RKUHP Terbaru: Hina DPR dan Polri Bisa Dipenjara 1,5 Tahun

"Jangan sampai karena terburu-buru ada hal yang tidak bisa dituntaskan dengan baik dan menimbulkan gejolak di kemudian hari," kata Dasco di kompleks parlemen, Kamis (10/11).

Namun, dia meyakinkan Komisi III akan menggelar rapat maraton dengan pemerintah membahas naskah terbaru RKUHP yang baru disahkan pemerintah.

Menurut Dasco, masih ada sejumlah pasal krusial di RKUHP yang masih harus dibahas dan dituntaskan.

"Dari hasil pantauan kami dan juga komunikasi teman-teman di Komisi III memang masih ada pasal-pasal yang krusial yang perlu dibahas hati-hati," katanya.

Lihat Juga : Yasonna Optimistis RKUHP Disahkan Akhir Tahun

Komisi III DPR secara resmi telah menerima naskah terbaru RKUHP per 9 November hasil sosialisasi dan perbaikan pemerintah. Di dalamnya mencakup lima penghapusan pasal, sehingga dari semula 632 menjadi 627 pasal.

Beberapa pasal yang dihapus seperti Pasal 277-278 soal hewan ternak, Pasal 344-345 soal perusakan lingkungan, dan Pasal 429 soal gelandangan. Rencananya, Komisi III DPR bakal mengambil keputusan tingkat I untuk RKUHP pada 22 November 2022 mendatang.

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly berharap RKUHP dapat disahkan akhir tahun ini.

"Kita harap akhir tahun ini kita bisa sahkan, dan sudah roadshow ke mana-mana, ke berbagai daerah, stakeholders untuk sosialisasi," ujar Yasonna dalam konferensi pers virtual.

Lihat Juga : Anggota Komisi III DPR Usul Rekayasa Kasus Penegak Hukum Masuk RKUHP