PKS soal Batal Deklarasi Koalisi Anies: Enggak Boleh Ada Pemodal Besar

CNN Indonesia
Kamis, 10 Nov 2022 19:32 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan dinamika politik di sebuah koalisi bisa terganggu jika menerima bantuan modal dari para oligarki.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkap alasan deklarasi Koalisi Perubahan yang digagas bersama Partai NasDem dan Demokrat batal digelar hari ini. (CNN Indonesia/Hesti Rika)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengungkap alasan deklarasi Koalisi Perubahan yang digagas bersama Partai NasDem dan Demokrat batal digelar hari ini.

Mardani mengatakan pihaknya masih membahas soal politik biaya tinggi dalam mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ia tak ingin koalisi tersebut nantinya malah dikuasai pemodal besar.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kenapa agak lama? Bocoran dikit, kami lagi lawan oligarki, ini enggak boleh ada pemodal besar yang menguasai kita, makanya kita lagi menggalang format gerakan," kata Mardani dalam diskusi di Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (10/11).

Mardani menyatakan pihaknya enggan menerima bantuan dari para pihak yang memiliki tujuan tertentu. Menurutnya, sekali menerima bantuan itu dinamika politik di internal koalisi bisa terganggu.

"Enggak ada yang enggak, oligarki politik ini kadang-kadang dia mainnya dua kaki, ini harus dilawan," ujarnya.

Lebih lanjut, Mardani memastikan PKS, NasDem, dan Demokrat akan terus bermusyawarah sebelum mendeklarasikan koalisi yang akan mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024.

"Karena itu komitmen PKS, NasDem, dan PD untuk terus musyawarah, waktunya kapan? In just battle time, tinggal waktunya tapi komitmen membersamai," katanya.

Anggota Komisi II DPR itu menyebut setidaknya ada empat hal yang harus dibahas sebelum melakukan deklarasi koalisi, yaitu platform pembangunan, strategi pemenangan, capres-cawapres, dan kandidat kabinet.

"Jadi, platform pembangunan kita, strategi pemenangan dan line up kabinet, baru capres cawapres, 4 ini kita deklarasi," ujarnya.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya memastikan bahwa rencana deklarasi koalisi partainya dengan Partai Demokrat dan PKS batal dilakukan pada 10 November 2022.

Menurutnya, ada sejumlah alasan deklarasi koalisi itu batal diselenggarakan. Pertama, Majelis Syura PKS baru menggelar rapat pada Desember 2022 mendatang. Kedua, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baru pulang ke Indonesia pada 10 November 2022.

(cfd/fra)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER