Akmal Malik Sorot Sinkronisasi Data Daerah-Pusat, DDP Jadi Solusi

Pj Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Akmal Malik mengingatkan pentingnya kerja sama daerah dengan pusat terkait kebijakan satu data mengenai program pembangunan.

Akmal menegaskan Data Desa Presisi (DPP) yang digagas pemerintah merupakan solusi dalam menghadapi tantangan pembangunan.

Hal itu disampaikan Akmal saat membuka Rapat Koordinasi DDP di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa, Jumat (11/11).

"Pemda harus memiliki data yang sama, karena ketika tidak sama , kebijakan pasti salah, dan itu saya merasakan betapa tidak sinkronnya data dari desa sampai provinsi dan pusat, DDP pun diharapkan menjadi solusi," kata Akmal Malik, Jumat (11/11).

Akmal di hadapan Pemerintah Kabupaten Mamasa dan Kepala Desa Se- Kabupaten Mamasa menegaskan secara umum jajaran pemerintah kabupaten Mamasa sangat mendukung dengan adanya DDP.

"Hanya memang masih ada beberapa hal teknis yang dipertanyakan seperti kebijakan satu data, tetapi itu sudah saya jelaskan," kata Akmal Malik.

Untuk Sulbar, kata Akmal, merupakan salah satu provinsi yang mengisi satu data Indonesia dengan data presisi.

Akmal menilai selama ini yang menjadi persolan dalam mengintervensi kebijakan itu adalah masalah data. Belum lagi, kata dia, jika banyak program yang harus dikerjakan, pemda kerap kehilangan skala prioritas yang berbasis data.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Mamasa David Bambalayuk juga sangat mendukung program yang digagas pemerintah Provinsi. Ia berharap agar program yang digagas dapat segera terlaksana.

"Semoga program ini dapat menjadi program pertama di Indonesia," kata David.

Ia juga mengatakan melalui data tersebut diharapkan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat mudah dikawal oleh pemerintah melalui DDP.

"DPRD mendukung program ini semoga cepat dapat terealisasi, kita juga berharap program pemerintah akan banyak diarahkan ke Mamasa,"ucap David.