Pendanaan dan Kolaborasi untuk Sistem Transportasi Umum Terintegrasi

Jakarta tak hanya menjadi pionir dalam reformasi sistem transportasi umum terintegrasi di negara ini. Sebagai kota metropolitan terbesar di Indonesia, Jakarta juga memiliki peran dalam advokasi pembangunan sistem transportasi umum terintegrasi di kancah global.

Terlebih, dalam krisis iklim yang terjadi saat ini, sektor transportasi menjadi salah satu faktor krusial dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) yang diajukan oleh Indonesia ke United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).

Dengan tren penggunaan bahan bakar fosil serta emisi gas buang kendaraan yang kian meningkat, transportasi umum terintegrasi menjadi salah satu jawaban yang diharapkan bisa mengurangi laju peningkatan emisi gas rumah kaca.

Maka dari itu, bersama dengan C40 Cities Climate Leadership Group, International Transport Workers Federation (ITF), dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), Pemerintah DKI Jakarta beserta dengan beberapa mitra lain mengusung kampanye 'The Future is Public Transportation' (FiPT).

Kampanye ini bertujuan untuk menggaungkan semangat penggunaan transportasi umum terintegrasi di perkotaan secara global. Dengan momentum G20 dan U20, program ini juga berusaha untuk mengingatkan pentingnya transisi berkeadilan.

"Salah satunya melalui transportasi umum terintegrasi, untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil serta emisi gas rumah kaca, untuk mengurangi dampak buruk dari krisis iklim saat ini," tulis keterangan resmi, Rabu (23/11).

Peralihan dari moda transportasi pribadi ke transportasi umum terintegrasi membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, serta dukungan dari swasta dan masyarakat, terutama dalam aspek pendanaan.

Meskipun begitu, muncul kompleksitas di dalam pembangunan sistem transportasi umum terintegrasi. Hal ini disebabkan terbatasnya alokasi APBN untuk sektor infrastruktur dan juga kapasitas fiskal daerah.

"Besarnya subsidi pada bahan bakar minyak juga menambah beban pada APBN. Dengan demikian, pendanaan untuk pembangunan sistem transportasi umum terintegrasi serta kegiatan operasional di awal membutuhkan investasi pihak swasta maupun pendanaan dari sumber kreatif lainnya," lanjut rilis tersebut.

Secara keseluruhan, pendanaan transportasi publik terintegrasi juga merupakan solusi ekonomi perkotaan. Hal ini dikarenakan program ini mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama apabila pemerintah bisa menerapkan land value capture di lahan sekitar hub transportasi umum maupun sepanjang rute transportasi umum.

Dari segi sosial, transportasi umum terintegrasi bisa meningkatkan terciptanya mata pencaharian baru yang layak bagi masyarakat perkotaan. Hal ini juga sejalan dengan hasil analisis C40, di mana diharapkan peningkatan investasi pada sektor transportasi publik bisa menghasilkan sekitar 4,6 juta pekerjaan yang layak di kota-kota yang tergabung dalam C40.

Di negara lain, Pemerintah Amerika Serikat baru saja menyetujui investasi terbesar sepanjang sejarah negara tersebut dalam sektor transportasi publik. Sementara Pemerintah Kanada baru saja mengalokasikan US$14.9 milyar untuk menyediakan transportasi publik yang lebih handal, cepat, terjangkau, sekaligus bersih.

Di Inggris, investasi sebesar GBP7 miliar diarahkan untuk peningkatan sektor transportasi publik. Hal senada juga dilaksanakan di Brazil, Jerman, Spanyol, China, dan juga negara tetangga di Asia Tenggara.

Menariknya, dengan latar belakang perkotaan yang mirip dengan Jakarta, jumlah pengguna sepeda motor yang relatif banyak, transisi ke transportasi publik terintegrasi juga dilakukan di Hanoi dan Ho Chi Minh City, Vietnam.

Meskipun demikian, upaya kolektif yang bisa dilihat di berbagai kota lintas negara ini masih dinilai belum cukup di dalam membatasi kenaikan suhu di bawah 1.5 derajat Celsius. Oleh karena itu, kolaborasi antar pemangku kepentingan sangat penting dalam pendanaan transportasi publik terintegrasi.

Di sini Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS memegang peranan penting. Selain itu, peran pemerintah daerah juga krusial di dalam melaksanakan pembangunan sistem transportasi publik terintegrasi.

Tak kalah penting, dukungan dalam bidang penelitian dan pengembangan (litbang) dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), serta lembaga pendidikan tinggi, dapat berkontribusi dalam pengembangan teknologi transportasi yang lebih bersih guna mendukung transisi berkeadilan di sektor tersebut.