Suharso: Jakarta Tak Perlu Bupati dan Wali Kota Usai Ibu Kota Pindah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan jabatan wali kota atau bupati kemungkinan dihapus setelah perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Jadi sistem pemerintahan ke depan Jakarta tetap seperti hari ini, jadi sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota," kata Suharso usai bertemu Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono di Balai Kota Jakarta, Kamis (24/11).

Lihat Juga : Kecuali NasDem, Semua Parpol Pendukung Jokowi Setuju UU IKN Direvisi

"Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi pemerintahan agile, yang lebih lincah. Dan bisa menjadi panutan teladan pemerintahan yang lain," imbuh dia.

Suharso mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya juga membahas soal kekhawatiran dampak perpindahan ibu kota.

Ia menyebut segala kegiatan di luar pemerintahan pusat akan tetap menjadi milik Jakarta. Bahkan harus ditumbuhkembangkan sedemikian rupa.

"Di mana Jakarta tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan yang menjadi sesuatu yang harus dipertahankan. Bagaimana bentuk cara mempertahankan, yang pertama ingin kami usulkan tentu ada dari sisi fisik Jakarta, mengenai tata ruangnya," ucapnya.

Pertemuan itu juga membahas soal kewenangan yang dimiliki Jakarta ke depan.

Lihat Juga : Daftar 41 RUU Usulan Prolegnas Prioritas 2023, Termasuk Revisi UU IKN

"Kami juga memikirkan hal-hal yang tadinya tidak menjadi bagian dari kewenangan Jakarta akan kita coba tuangkan ke dalam undang-undang yang juga sifatnya akan spesialis bagi Jakarta," katanya.

Dengan begitu, Jakarta mengambil kewenangan untuk kebutuhan daerah itu tanpa disibukkan dengan beberapa hal, misalnya relasi dengan kementerian dan lembaga yang lain.

"Tetapi yang penting bahwa Jakarta tetap menjadi pusat kegiatan ekonomi dan menjadi salah satu center dan itu saya kira tidak perlu diingkari dan dirisaukan. Bahkan kita akan membangun jauh lebih baik lagi di Jakarta," katanya.

Ia menyebut pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta akan membentuk tim untuk membahas lebih detail soal hal-hal di atas.

"Tadi kita setuju untuk membuat sebuah tim untuk mendetail ini semua. Sebelum nanti kita masukkan tuangkan di dalam undang-undang yang baru mengenai Jakarta ke depan," katanya.

Lihat Juga : Belum Setahun Disahkan, UU IKN Bakal Direvisi Pemerintah dan DPR