KSP Komentari Mahfud MD yang Singgung Mafia Hukum

Deputi V Kepala Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani menilai ucapan Menko Polhukam Mahfud MD soal mafia hukum sebagai ajakan untuk memperbaiki institusi.

Jaleswari menilai pernyataan Mahfud memberikan gambaran tentang kompleksitas pembenahan penegakan hukum. Dia berkata perlu ada kerja bersama untuk membenahi itu.

"Oleh karenanya perlu dimaknai sebagai panggilan kolektif untuk memperbaiki kelembagaan penegakan hukum tersebut melalui partisipasi bersama seluruh pihak," kata Jaleswari melalui keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Jaleswari mengatakan Presiden Jokowi telah mencanangkan program reformasi hukum sejak 2016. Program itu berisi langkah sistematis memperbaiki sektor hukum, termasuk pembenahan institusi hukum.

Menurut Jaleswari, KSP selalu mengawal program Jokowi tersebut. Dia menyebut program itu telah diturunkan menjadi sejumlah langkah konkret.

"Mulai dari pemberantasan pungutan liar melalui pembentukan Satgas Saber Pungli, pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, hingga langkah strategis lainnya," ujarnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap keberadaan mafia hukum di sejumlah institusi. Dia menyebut ada sistem yang membuat orang sulit membenahi sektor hukum.

Dia mencontohkan ada seorang jaksa yang hendak menuntaskan kasus korupsi lalu dimutasi ke daerah lain. Pengusutan pun harus diulang. Hal itu, menurutnya, terjadi di berbagai lembaga.

"Masalah hukum itu berat, mafianya di mana-mana. Kalau orang mau perbaiki, disikat," ungkap Mahfud pada Gala Dinner Keluarga Besar KAHMI yang disiarkan daring, Kamis (24/11).