Kader PDIP Minta Jokowi Tinggalkan Relawan Buntut Gaduh Izin Tempur

Anggota DPR dari Fraksi PDIP Sa'id Abdullah menyarankan Presiden Joko Widodo meninggalkan relawannya yang dianggap terlalu bermanuver dan hanya ingin menjerumuskan.

Pernyataan itu disampaikan Sa'id merespons salah satu gerakan Relawan Nusantara Bersatu yang baru saja menggelar acara di GBK, Sabtu (26/11). Dia menilai gerakan relawan Nusantara Bersatu telah menjerumuskan Presiden.

Dia terutama menyoroti pernyataan Benny Rhamdani selaku salah satu petinggi relawan yang meminta restu Jokowi untuk bertempur di lapangan melawan musuh-musuh politik.

"Kalau ada relawan tanda kutip yang seperti itu, tinggalkan saja. Iya, itu itu..bukan relawan itu bukan relawan itu," kata Sa'id di kompleks parlemen, Senin (28/11).

Lihat Juga : Geger #PrankGBK, Relawan Jokowi Bantah Tipu Peserta 'Halaqah Ulama'

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR itu mengkritik pernyataan Benny yang disampaikan langsung kepada Presiden tersebut. Menurut dia, Benny tak pantas meminta Presiden agar mengeluarkan aturan atau mengkriminalisasi seseorang tanpa alasan.

Dia meminta relawan agar tidak mendorong Jokowi melakukan sesuatu yang bukan menjadi tugas Presiden.

"Elu bayangin aja minta restu untuk gempur orang, Presiden kita etikanya, Presiden kita punya etik yang luar biasa, punya sopan santun luar biasa, dan dan Bapak Presiden kita tidak mungkin akan mencampuri urusan hukum," kata Sa'id.

"Relawan jangan mendorong-dorong Presiden tidak pada tempatnya karena itu bukan bagian dari tugas Presiden," katanya.

Lihat Juga : Alasan Benny Rhamdani Minta Izin Tempur ke Jokowi

Pernyataan Benny kepada Jokowi itu sempat viral di media sosial. Kepada Jokowi, Benny meminta izin untuk melawan para lawan politiknya yang dinilai terus menyerang Presiden.

"Kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Kalau Bapak enggak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus...," ucap Benny.