Yasonna Respons Hakim MK Takut 'Diaswantokan': Suuzan Bivitri Saja

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly membantah ucapan pakar hukum tata negara Bivitri Susanti soal hakim Mahkamah Konstitusi (MK) takut dicopot seperti Aswanto.

Yasonna yakin para hakim konstitusi punya integritas. Oleh karena itu, ia mempersilakan masyarakat yang tak puas dengan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) untuk menggugat ke MK.

"Itu kan suuzannya Bivitri. Masak sekelas mereka-mereka (hakim konstitusi), kita ragukan lagi," kata Yasonna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/12).

Yasonna mengatakan RKUHP telah dibahas dengan melibatkan berbagai kelompok. Menurutnya, pemerintah sudah mengajak diskusi kelompok masyarakat sipil saat merancang RKUHP.

Politikus PDIP itu menyebut pemerintah juga telah membuat diskusi di berbagai daerah. Bahkan, Presiden Jokowi pernah meminta waktu sosialisasi ditambah sebelum pengesahan.

"Banyak yang mendesak kami, kalau kita tunggu lagi, batal lagi tidak akan pernah selesai," ujarnya.

Sebelumnya, pakar hukum tata negara Bivitri Susanti meragukan hakim MK akan berani membatalkan RKUHP. Pernyataan Bivitri itu merespons anjuran pemerintah kepada masyarakat yang tak puas dengan RKUHP untuk menggugat ke MK.

Bivitri menilai para hakim MK tak akan melawan pemerintah dan DPR karena takut dipecat seperti Aswanto. Dia tak yakin gugatan atas RKUHP ke MK akan berhasil.

"Soal RKUHP, Wamenkumham bilang kalau enggak setuju bawa aja ke MK. Nah MK-nya udah kayak gini gimana dong? Mereka akan mikir seribu kali kalau nanti mereka menyebut pasal pasal di RKUHP itu inkonstitusional karena takut 'Diaswantokan'," ucap Bivitri di Jakarta, Minggu (4/12).

Diketahui, Revisi KUHP usulan pemerintah sudah disahkan menjadi undang-undang lewat paripurna DPR. Revisi KUHP itu menuai kritik dari banyak kalangan termasuk akademisi dan insan pers.