Mahasiswa di Makassar Gelar Aksi Tolak KUHP, Sempat Adang Truk
Aliansi Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia (UMI) berunjuk rasa menolak Undang-undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) yang telah disahkan lewat rapat Paripurna DPR RI.
Para mahasiswa yang melakukan demonstrasi sempat menutup seluruh badan jalan yang berada di depan kampus UMI Jalan Urip Sumohardjo, Makassar, dengan menggunakan mobil truk yang mereka adang sebelumnya.
Kemudian truk itu dijadikan panggung orasi sambil membakar bambu di tengah jalan. Kordinator aksi, Amrin Uye menegaskan bahwa RKHUP yang telah ditetapkan sebagai undang-undang pidana tersebut tidak berkeadilan.
"Ada sejumlah pasal yang bermasalah dan sangat anti-demokrasi. Sehingga KHUP ini harus ditolak," kata Amri, Rabu (6/12).
Kemudian, mahasiswa juga menyoroti pasal terkait ancaman pidana bagi para koruptor dalam RKHUP yang dinilai sangat meringankan bagi para pelaku korupsi di Indonesia.
"Pada pasal itu tertulis ancaman hukuman bagi koruptor sangat ringan. Belum lagi pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara yang harus menjadi kewaspadaan terhadap masyarakat. Karena jangan sampai masyarakat tiba-tiba ditangkap," ungkapnya.
Secara garis besar, kata Amri bahwa pasal-pasal yang terkandung dalam draf akhir RKUHP yang telah menjadi UU masih memuat pasal-pasal anti demokrasi.
"Melanggengkan korupsi di Indonesia, membungkam kebebasan pers, menghambat kebebasan akademik, mengatur ruang privat seluruh masyarakat, diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok marginal, mengancam keberadaan masyarakat adat, dan memiskinkan rakyat," kata Amri.
"Aturan ini lagi-lagi menjadi aturan yang tajam ke bawah, tumpul ke atas karena mempersulit jeratan pada korporasi jahat yang melanggar hak masyarakat dan pekerja," tambahnya.
Akibat aksi penolakan RKHUP tersebut arus lalu lintas di Jalan Urip Sumohardjo mengalami kemacetan panjang.