KPAI Minta Kegiatan Belajar SDN 1 Pocin Dikembalikan ke Gedung Lama

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kepada Pemerintah Kota Depok, Jawa Barat, agar proses pembelajaran murid-murid SDN 1 Pondok Cina (Pocin) dikembalikan ke gedung sekolah mereka.

Hal itu diungkap KPAI usai pertemuan di Pemkot Depok terkait polemik relokasi SDN Pocin 1 yang lahannya di Jalan Margonda Raya itu akan dipakai proyek masjid.

"KPAI meminta agar proses pembelajaran seluruh peserta didik SDN Pocin 01 Depok dikembalikan ke Gedung SDN Pocin 01 yang lama sambil menunggu Ruang kelas Baru di SDN Pocin 05 selesai dibangun pada Juni 2023," tulis Komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/12).

Menurut KPAI, kebijakan itu berujung pada satu sisi relokasi tetap berjalan, tetapi di sisi lain para murid juga tetap akan belajar di SDN Pocin 1.

"Saat Juli 2023 (tahun ajaran baru), nama SDN Pocin 05 berubah menjadi SDN Pocin 01. Artinya relokasi dan nama SDN Pocin 01 tetap, tidak hilang," sambung Retno.

Lihat Juga : RK Bersuara Lagi soal SD Pocin, Pemprov Ancam Batalkan Bantuan Masjid

KPAI juga mendorong pemkot Depok untuk melakukan dialog dua arah dengan para orangtua murid terkait rencana yang sudah disusun.

Selain itu, KPAI juga bersedia menjembatani pemkot Depok untuk mendengarkan suara para siswa dan orang tua/wali murid atas kebijakan yang berdampak pada psikologis mereka tersebut.

Retno mengatakan pada siang itu, sejumlah kementerian dan lembaga terjun ke Depok untuk ikut rapat koordinasi dengan Pemkot setempat soal polemik SDN Pocin 1.

Dia mengatakan perwakilan dari pemerintah pusat dihadiri oleh Kemendagri, Kemenko PMK, Kementerian PPPA, dan Kemendikbud Ristek. Kemudian dari pihak lembaga selain pihaknya juga ada dari Ombudsman RI dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sedangkan Pemkot Depok dihadiri langsung oleh Wali Kota Depok M Idris didampingi Sekretaris Daerah (Setda), Kepala Dinas Pendidikan, beserta jajaran yang lainnya.

Pada rapat tersebut, kata Retno, pihak Itjen Kemendikbud Ristek menyampaikan bahwa Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah bersurat resmi kepada Walikota Depok terkait penundaan dana hibah masjid.

"Gubernur provinsi Jawa Barat telah bersurat resmi kepada Walikota Depok terkait penundaan dana hibah masjid sampai kasus SDN Pocin 01 Depok jelas penanganan dan penyelesaiannya," tulis dia dalam keterangan itu.

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Kadisdik Depok Wijayanto dan Sekretaris Daerah Depok Supian Suri terkait rakor pemerintah pusat. Tetapi hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan masih belum merespons.

Lihat Juga : Empat Kementerian Turun Tangan Bahas SD Pocin 1 dengan Walkot Depok

Sebagai informasi, lahan SDN Pocin 1 bakal dialihfungsikan menjadi masjid oleh Pemkot Depok. Para siswa diminta untuk pindah sekolah ke SDN Pocin 3 dan 5. Tetapi tidak semua siswa bersedia untuk pindah, ada yang memilih bertahan dan mereka terpaksa belajar di kelas tanpa didampingi oleh guru.

Berdasarkan data yang dihimpun pada Selasa (29/11), sebanyak 200 orang tua dan siswa menolak dan memilih bertahan belajar di SDN Pocin 1.

Kemarin, Minggu (12/12), Satpol PP Kota Depok ditugaskan untuk merobohkan bangunan SDN Pocin 1. Namun, rencana tersebut diadang para orang tua murid dan relawan.

Kepala Satpol PP Kota Depok Lienda Ratnanurdianny mengatakan pihaknya menunda pembongkaran sekolah tersebut setelah mendapat masukan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok maupun aparat kepolisian.

Lienda mengatakan para orang tua siswa akan diberi ruang untuk berdialog dengan Pemkot Depok. Ia menyebut pihaknya tetap akan memusnahkan bangunan sekolah tersebut.

"Ditunda, bukan gagal karena saya tadi sampaikan tetap ini harus dimusnahkan karena tidak sesuai dengan peruntukannya," kata Lienda di SDN Pocin 1 Depok, Minggu (11/12).

Lihat Juga : RK Bersuara Lagi soal SD Pocin, Pemprov Ancam Batalkan Bantuan Masjid