Aktivis Hak Anak Duga Walkot Depok Langgar Pidana soal SD Pocin 1
Aktivis perlindungan anak dari Komnas PA, Arist Merdek Sirait mendesak Pemkot Depok melakukan moratorium relokasi siswa SDN Pondok Cina (Pocin) 1, dan mengembalikan guru untuk mengajar di sana.
Sebagai informasi, guru-guru SDN Pocin 1 tak mengjar di sana imbas rencana relokasi sekolah di pinggir Jalan Margonda Raya itu demi proyek masjid raya. Menurut Arist, Wali Kota Depok M Idris patut diduga telah melakukan tindak pidana karena telah menelantarkan para murid.
"Menarik gurunya untuk memberikan hak atas pendidikan. Itulah pelanggaran pidana yang dilakukan oleh wali kota," ujarnya kepada wartawan, Selasa (13/12).
Ia juga menyinggung, kendati pembangunan rumah ibadah itu penting, tetapi hak anak atas pendidikan juga tidak boleh diabaikan.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar relokasi SDN Pondok Cina 1 Depok ditunda atau dimoratorium.
Arist mengatakan, moratorium ini diharapkan dapat mengembalikan proses belajar di sana kembali normal.
"Nanti kita akan ketemu dengan pak wali kota khususnya ke ketua DPRD Depok untuk menyelenggarakan atau menetapkan moratorium," ujar Arist
"Penundaan dari aksi-aksi atau rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya proses belajar mengajar kembali seperti semula," timpalnya.
Selain itu, Arist menyebut moratorium ini juga bertujuan agar guru-guru di sana kembali mengajar ke sekolah tersebut.
CNNIndonesia.com mengonfirmasi masalah tersebut ke Wali Kota Depok Mohammad Idris dan Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono melalui layanan pesan WhatsApp. Namun keduanya belum memberikan keterangannya terkait dengan persoalan tersebut.
Sebagai informasi, lahan SDN Pocin 1 bakal dialihfungsikan menjadi masjid oleh Pemkot Depok. Para siswa diminta untuk pindah sekolah ke SDN Pocin 3 dan 5.
Tetapi tidak semua siswa bersedia untuk pindah, ada yang memilih bertahan dan mereka terpaksa belajar di kelas tanpa didampingi oleh guru.
Berdasarkan data yang dihimpun pada Selasa (29/11), sebanyak 200 orang tua dan siswa menolak dan memilih bertahan belajar di SDN Pocin 1.
Sementara itu, terkait polemik ini Pemprov Jabar yang semula akan menghibahkan anggaran untuk proyek masjid itu telah menyatakan menunda sementara penggelontoran dana.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan Pemprov Jabar sudah mengirim surat resmi ke Pemkot Depok yang mengimbau relokasi SDN Pocin 1 demi masjid itu agar ditinjau ulang. Pria yang karib disapa Emil itu menegaskan pendidikan adalah nomor satu, oleh karena itu terkait polemik yang terjadi dirinya mendorong musyawarah.
"Pendidikan nomor satu. Tidak ada kemaslahatan ketika prosesnya ada perselisihan, maka saran saya musyawarahkanlah dengan baik," kata Ridwan Kamil kepada wartawan di Gedung Sate, Bandung, Senin (12/12).
Berdasarkan laporan yang ia terima, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sudah merapatkan polemik relokasi SDN Pocin 1. Ridwan Kamil mengklaim tak bisa ikut mencampuri urusan itu karena wilayah kewenangan tata kelola SD berada di tangan pemerintah kabupaten/kota, bukan provins.
Sebelumnya beberapa waktu lalu, Emil sempat pula buka suara terkait polemik SDN Pocin 1 lewat media media sosialnya. Kala itu, dia mengatakan sebelumnya dikabari Pemkot Depok ada aspirasi warga soal keinginan ada masjid di Jalan Margonda Raya. RK pun mengatakan Pemkot Depok kala itu menjamin soal lahan sudah ada dan siap digunakan..
"Saya dilaporin tahun lalu lahannya beres. Kalau sekarang ternyata belum, ada dinamika sosial, ya Pemkot Depok harus menyelesaikannya dulu. Jadi saya tidak pilih-pilih lokasi ya. Saya hanya dimintai membuatkan, membantu (membuat) masjid," kata dia kala itu merespons pernyataan Walkot Depok bahwa proyek masjid itu direstui Gubernur Jabar.
Beberapa saat kemudian, para orang tua murid di SDN Pondok Cina 1 pun telah bersurat ke RK untuk mendorong pembatalan lahan sekolah anak-anak mereka jadi proyek masjid.