KPU Bantah Ada Campur Tangan Parpol Besar dalam Verifikasi Faktual

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari membantah adanya peran partai politik (parpol) besar dalam menentukan hasil verifikasi faktual parpol peserta Pemilu 2024. Hasyim menegaskan KPU paham aturan.

"Saya lihat enggak ada ya, karena kalau ada parpol lain yang kemudian campur tangan atau mengintimidasi KPU, KPU tahu batas-batasnya, mana yang diperbolehkan mana yang tidak," ujar Hasyim saat ditemui di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (13/12).

Di lain sisi, Hasyim menyinggung adanya kompetisi antarpartai dalam proses verifikasi faktual di lapangan.

Menurutnya, secara naluriah, parpol ingin menjaga eksistensi mereka masing-masing.

"Verifikasi faktual di lapangan itu kan masing masing partai kan dalam tanda kutip berkompetisi ya. Ada (parpol) yang ingin eksistensinya tetap. Ini naluriah, bahwa sebisa mungkin kalau bersaing itu pesaingnya tidak banyak atau sedikit," ucapnya.

Hasyim pun menjelaskan metode yang digunakan KPU dalam verifikasi faktual parpol calon peserta pemilu.

Petugas KPU menemui langsung hingga memanfaatkan teknologi dengan video call.

"Menemui anggota sesuai dengan alamat KTP. Kalau tidak bisa ditemui, maka dapat dikumpulkan, difasilitasi dikumpulkan berhubungan, berkoordinasi dengan pengurus partai atau LO partai tersebut," katanya.

Diberitakan, Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengaku dapat kabar bahwa Partai Ummat tidak akan diloloskan dalam verifikasi parpol peserta Pemilu 2024.

Menurutnya, jika informasi itu terbukti, maka keputusan KPU sangat bias. Dia juga menyebut KPU tidak masuk akal.

Amien pun menyinggung isu yang belakangan mencuat soal dugaan KPU memanipulasi hasil verifikasi faktual demi meloloskan partai-partai tertentu. Amien mengatakan KPU patut diduga disetir oleh kekuasaan.

"Nampaknya atas perintah kekuasaan yang besar Partai Ummat satu-satunya partai yang disingkirkan, sehingga Partai Ummat tidak bisa mengikuti pemilu 2024," ujar dia.