KPUD Ungkap Ancaman Idham Holik: Gelora, PKN, Garuda Lolos Pemilu 2024

Seorang komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) mengungkap dugaan ancaman dari Komisioner KPU RI Idham Holik agar Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) dan Partai Garuda lolos menjadi peserta Pemilu 2024.

Komisioner KPUD yang menolak disebutkan namanya itu menyebutkan bahwa Idham mengancam bakal memasukkan seluruh petugas KPUD Kabupaten/Kota ke rumah sakit jika tidak melaksanakan instruksi komisioner KPU provinsi dalam verifikasi faktual partai peserta pemilu.

Menurutnya, ancaman itu disampaikan dalam rapat konsolidasi Nasional KPU dengan KPUD seluruh Indonesia di Ancol, Jakarta.

"Salah satu anggota KPU RI mengatakan ini adalah arahan yang harus dilaksanakan. Atau nanti akan dimasukkan ke rumah sakit," kata saksi dalam program The Political Show CNNIndonesia TV, Senin (19/20) malam.

Komisioner KPUD itu mengaku tidak mengerti maksud 'rumah sakit' yang disampaikan Idham. Namun, arahan itu menurut saksi disampaikan tidak dalam konteks candaan.

Menurut saksi, Idham dalam forum resmi itu tak menyebutkan spesifik instruksi tersebut. Dia hanya menyebut bahwa instruksi itu telah disampaikan KPU provinsi.

"Kita diperintahkan untuk meng-MS-kan [meloloskan] semua, kabupaten/kota ini di kabupaten/kota walaupun mereka tidak memenuhi syarat," kata saksi.

Selain mengancam bakal mengirim petugas KPUD ke rumah sakit, kata dia, Idham juga mempersilakan anggota KPU daerah keluar jika tidak mengikuti instruksi pusat dan provinsi.

"Bahasa yang disampaikan pimpinan kami di provinsi bagi yang tidak ikut silakan keluar barisan. Keluar gerbong," kata saksi.

"Maknanya disuruh mundur atau bagi yang satu diharap bisa bergabung lagi di periode berikutnya," tambah dia.

Idham yang hadir di acara The Political Show membantah instruksinya itu dalam konteks untuk meloloskan partai tertentu.

Menurutnya arahan itu ia sampaikan dalam konteks agar KPU di daerah melaksanakan instruksi sesuai Surat Edaran yang dikeluarkan KPU pusat.

SE itu terutama mengatur soal mekanisme verifikasi faktual partai peserta Pemilu 2024. Sebab, kata Idham, beberapa KPU tingkat provinsi dan kabupaten masih ada yang belum mengikuti arahan sesuai SE.

"Konteksnya itu siapa yang tidak tegak lurus, maksudnya tidak disiplin melaksanakan SE itu dan ada SE nya. Dan tidak ada konteks memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat," kata Idham.

Respons Gelora, Garuda, dan PKN

Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Fahri Hamzah merespons dugaan kecurangan dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024.

"Biarkan mereka yang bekerja ya," kata Fahri usai acara 'Unpacking Indonesia' di Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (16/12).

Fahri menegaskan pihaknya tidak tahu menahu terkait dugaan kecurangan itu. Ia mengaku percaya pemilu memiliki sistem dan tahapan, mulai dari KPU sebagai penyelenggara, Bawaslu sebagai pengawas dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai lembaga peradilan kode etik.

"Kalau kami tidak tahu menahu soal itu. Itu kan dinamika dari masyarakat sipil yang harus kita hargai. Tapi kalau tidak ada datanya kan tidak bisa diteruskan," ujarnya.

Terpisah, Waketum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyatakan pihaknya menghormati semua mekanisme yang berjalan. Ia mengaku tidak mau memberikan tanggapan terhadap dugaan intimidasi yang dilakukan Idham itu.

"Enggak ada tanggapan, itu ada mekanismenya sendiri. Kalau ada ketidakpuasan, ya lewati mekanismenya saja," ucap Teddy.

"Kita harus hormati apapun prosesnya, termasuk kita ada perbaikan dan sebagainya, kita hormati, kita enggak menyalahkan siapapun, kita jalani saja," imbuhnya.

Sementara itu, PKN belum memberikan tanggapan apapun terkait perkara ini. CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika serta Sekjen PKN Sri Mulyono. Namun, keduanya belum memberikan respons hingga berita ini diturunkan.