Jokowi Ngeluh Kerap Disalahkan: Gagal Koalisi yang Dituduh Istana

Presiden Joko Widodo mengeluh selalu menjadi kambing hitam pada proses politik, termasuk tahapan menuju Pemilu 2024.

Jokowi mengatakan kerap disalahkan karena sejumlah partai tak lolos sebagai peserta pemilu. Ia menduga akan menjadi sasaran jika ada koalisi yang bubar sebelum pilpres.

"Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi yang dituduh Istana lagi. Oh, Istana ini Istana. Padahal kita enggak ngerti koalisi kan antarpartai, yang ketemu kan antarketua partai," kata Jokowi dalam Peringatan Hari Ulang Tahun Partai Hanura di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (12/21).

Jokowi menjelaskan, tak semudah itu mengintervensi proses politik menjelang pemilu. Dia mengatakan setiap partai politik memiliki kedaulatan masing-masing.

Lihat Juga : Ketum Partai Ummat Klarifikasi Pertemuan Empat Mata dengan Ketua KPU

Dia berharap semua pihak tidak saling tuduh jika ada gangguan dalam proses politik. Akan tetapi, ia mengaku tak heran jika menjadi sasaran tuduhan kembali di masa mendatang.

"Yang paling enak memang mengambinghitamkan menuduh Presiden, menuduh Istana, menuduh Jokowi. Paling mudah dan paling enak," ucapnya.

"Kalau ada hal-hal seperti itu, marilah kita bersama-sama berpikir dengan akal sehat. Apakah semudah itu partai atau peserta pilpres bisa digagalkan?" ujar Jokowi.

Sebelumnya,  Majelis Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengklaim mendapat informasi terpercaya bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan meloloskan Partai Ummat dalam verifikasi peserta pemilu 2024.

KPU akan mengumumkan hasil verifikasi itu 14 Desember. Amien menyebut Partai Ummat bakal menjadi satu-satunya partai baru dan nonparlemen yang tidak bisa ikut pemilu 2024.

"Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali Partai Ummat," kata Amien dalam video yang diunggah di instagramnya, Selasa (13/12).

Menurutnya, jika informasi itu terbukti, maka keputusan KPU sangat bias. Dia juga menyebut KPU tidak masuk akal.

Amien pun menyinggung isu yang belakangan mencuat terkait dugaan KPU yang disinyalir melakukan manipulasi demi meloloskan partai-partai tertentu. Amien mengatakan KPU patut diduga disetir oleh 'kekuasaan'.

"Nampaknya atas perintah kekuasaan yang besar Partai Ummat satu satunya partai yang disingkirkan sehingga Partai Ummat tidak bisa mengikuti Pemilu 2024," ujar dia.

Lihat Juga : Hasil Mediasi Bawaslu: Partai Ummat Diminta Penuhi Syarat Ikut Pemilu

Pihaknya menuntut agar seluruh hasil verifikasi yang sudah dilakukan KPU terhadap partai partai baru dan nonparlemen segera diaudit oleh tim independen.

Selain itu, Partai Ummat juga menuntut semua hasil verifikasi administrasi yang telah dilakukan KPU terhadap partai partai parlemen untuk juga diaudit secara independen.

"Dan dibuka seluas luasnya kepada publik," ucapnya.

Terakhir, menuntun DKPP untuk segera memeriksa seluruh jajaran KPU pusat terkait adanya dugaan intervensi yang dilakukan kepada KPU provinsi dan daerah mengenai hasil verifikasi faktual.

"Dan segera memberhentikan oknum oknum yang melakukan pelanggaran pernyataan ini kami buat demi menyelamatkan demokrasi yang sedang sekarat di negeri ini," tuturnya.

Merespons Amien Rais, Ketua Divisi Teknis KPU Idham Holik menjelaskan saat ini pihaknya belum melakukan rekapitulasi nasional atas verifikasi faktual calon peserta pemilu. Rekapitulasi nasional itu baru akan dilakukan, Rabu (14/12) pukul 13.00 WIB.

"Jadi gini sampai saat ini KPU RI belum melakukan rekapitulasi nasional atas hasil verifikasi faktual calon peserta pemilu," ujar Idham saat dihubungi.