Dirut Krakatau Steel Silmy Karim Resmi Jabat Dirjen Imigrasi

Direktur Utama (Dirut) PT Krakatau Steel Tbk Silmy Karim resmi menjabat Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM definitif.

Silmy ditunjuk sebagai Dirjen Imigrasi berdasarkan ketetapan yang tertuang dalam Keputusan Presiden No.165/TPA tahun 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Silmy berhasil mengalahkan dua kandidat lain yang lolos hingga tahap akhir, yakni Staf Ahli Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Bidang Ekonomi Lucky Agung Binarto dan Purnawirawan TNI AU yang terakhir menjabat Kabalitbang Kementerian Pertahanan Julexi Tambayong.

Berdasarkan hasil penilaian panitia seleksi, Silmy menjadi salah satu dari tiga peserta terbaik yang direkomendasikan Pansel kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Lihat Juga : Imigrasi Klaim KUHP Baru Tak Bikin Kunjungan WNA ke RI Menurun

Selanjutnya Yasonna mengajukan nama-nama tersebut kepada Tim Penilai Akhir (TPA) Pimpinan Tinggi Utama dan Madya sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2014.

Sekjen Kemenkumham sekaligus Ketua Panitia Seleksi Dirjen Imigrasi Andap Budhi Revianto mengatakan terpilihnya Silmy akan mengoptimalkan pelayanan keimigrasian bagi seluruh pemangku kepentingan.

"Dengan adanya pejabat definitif, pelayanan imigrasi diharapkan akan semakin lebih baik dan optimal," kata Andap dalam keterangan resminya, Senin (26/12).

Silmy Karim merupakan pria kelahiran Tegal, 19 November 1974. Ia dikenal sebagai Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sejak diangkat melalui RUPSLB pada 6 September 2018. Silmy juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Pindad (Persero) pada 2014-2016 lalu.

Ia juga sempat bertugas diberbagai institusi pemerintah seperti di Kementerian Pertahanan, Badan Intelijen Negara (BIN) hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Silmy sempat membuat heboh publik ketika diusir oleh Komisi VII DPR saat menghadiri rapat dengar pendapat dengan Krakatau Steel pada 14 Februari 2022 lalu.

Pengusiran itu terjadi setelah Wakil Ketua Komisi VII Bambang Haryadi yang memimpin jalannya rapat berdebat dengan Silmy Karim soal proyek Blast Furnace.

Sebelumnya pemerintah telah melakukan seleksi terbuka baru jabatan ini dalam enam tahapan. Dimulai dengan pengumuman sekaligus pembukaan pendaftaran seleksi pada Rabu, 27 Juli 2022.

Pelbagai seleksi, baik administrasi/rekam jejak, kompetensi bidang (penulisan makalah), kompetensi manajerial dan sosial kultural (asesmen) serta wawancara telah dilakukan.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga sempat menyoroti kiprah Ditjen Imigrasi. Jokowi meminta agar sistem imigrasi saat ini diubah total karena dinilai 'bergaya lama' serta menghalangi investor dan wisatawan masuk.

Kepada jajaran menterinya, Jokowi mengatakan banyak investor dan turis yang menyampaikan keluhan kepadanya bahwa sangat sulit untuk mendapatkan izin tinggal di Indonesia

Lihat Juga : Imigrasi Kritik Keras UNHCR dan IOM Soal Pengungsi Rohingya di Aceh