Ma'ruf Rumuskan Regulasi Hak Cipta Cegah Sakaratul Maut Media

Wakil Presiden Ma'ruf Amin berjanji bakal menindaklanjuti rencana kebijakan hak cipta jurnalistik atau publisher rights guna mendukung sistem media yang seimbang dan setara.

Upaya itu ia utarakan ketika bertemu dengan perwakilan Forum Pemimpin Redaksi (Pemred), Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) dan Dewan Pers, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Rabu (28/12) malam.

"Saya merasa ini [publisher rights] sesuatu yang harus diperjuangkan. Tidak saja hanya selamat dari sakaratul maut, tapi supaya bisa, istilah saya, mencapai hayatan thoyyiban, kehidupan yang baik. Yaitu membangun ekosistemnya," ujar Ma'ruf dalam keterangan yang dipublikasikan Setwapres.

Ma'ruf berjanji bakal menindaklanjuti rumusan terkait publisher rights tersebut agar dapat masuk dalam Peraturan Presiden (Perpres). Ia pun meminta informasi lebih lanjut mengenai negara lain yang telah menerapkan kebijakan tentang publisher rights ini.

Lihat Juga : AJI dan LBH Pers Kecam Praktik Intelijen Susupi Institusi Media

"Saya minta benchmark dari suatu negara yang pernah mewujudkan ini [publisher rights]. Sehingga kita bisa lihat modelnya. Kalau bisa kita lebih baik daripada itu," kata dia.

Di sisi lain, Ma'ruf mengatakan situasi media di Indonesia saat ini sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja.

"Bahkan ada yang mengatakan sudah dalam keadaan darurat," ucap dia.

Mengenai permasalahan tersebut, Ia akan berupaya mencarikan solusi. Ini penting agar eksistensi pers sebagai salah satu pilar demokrasi dapat tetap terjaga.

"Oleh karena itu, dari hasil pantauan yang tadi kami dengar, kami ingin coba memfasilitasi supaya dibangun ekosistem yang tidak mematikan salah satu pihak," ucap Ma'ruf.

"Istilah yang tadi saya dengar, perlu adanya keseimbangan baru sehingga media kita, media dalam negeri kita dapat terlindungi melalui berbagai aturan yang bisa memberikan perlindungan kepada mereka," tambahnya.

Di tempat yang sama, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari menambahkan, industri televisi juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Hal ini disebabkan oleh eksistensi kreator konten di platform digital.

"Bagaimana membuat ekosistem yang lebih fair ke kita. Kita punya ratusan karyawan dengan investasi yang luar biasa," ujar Titin.

Lihat Juga : Ma'ruf Amin Kritik Taliban Larang Perempuan Kuliah

Ia berharap, Pemerintah Indonesia dapat membantu industri televisi nasional mengatasi ketimpangan peraturan yang mengikat industri televisi dan industri media digital.

"Kami pasti meningkatkan profesionalitas kita supaya tidak kalah dari content creator dan pihak luar yang mengambil perhatian. Kami sedang melawan situasi relevan tidaknya," ungkapnya.