PKB: Jokowi Belum Ajak Koalisi Bicara Reshuffle Kabinet

CNN Indonesia
Jumat, 30 Des 2022 05:25 WIB
PKB belum mendengar kelanjutan soal isu kocok ulang kabinet atau reshuffle di sisa kurang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ilustrasi reshuffle menteri Jokowi. (Rusman-Biro Setpres)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB, Syaiful Huda mengaku pihaknya belum mendengar kelanjutan soal isu kocok ulang kabinet atau reshuffle di sisa kurang dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Huda mengatakan hingga kini Presiden Jokowi belum mengajak bicara partai koalisi pemerintah soal reshuffle. Biasanya, Presiden akan memanggil partai-partai koalisi jika akan melakukan reshuffle.

"Sampai hari ini parpol-parpol koalisi belum diajak ngomong terkait dengan isu reshuffle ini. Biasanya kan ada pertemuan, bisa dipanggil partai masing-masing atau bertemu bersama, sampe saat ini belum ada," kata dia di kompleks parlemen, Kamis (29/12).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun begitu, Huda menegaskan bahwa kocok ulang kabinet sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Presiden bisa mengambil keputusan apapun soal itu sekalipun tak menyampaikannya terlebih dahulu kepada partai pengusungnya.

Sebab, pada prinsipnya, kata Huda, menteri merupakan jabatan politis. Maka Presiden bisa menggantinya dengan alasan apapun sekalipun itu bernuansa politis.

"Jadi membantu. Kalo yang mau dibantu udah merasa nggak nyaman kan kapan pun bisa diganti," katanya.

Wacana reshuffle kabinet kembali menguat beberapa waktu terakhir, terutama menyusul kehadiran Ketua DPC PDIP Solo FX Rudi Hadyatmo ke Istana pada Senin (26/12). Rudi membantah bahwa dirinya ditawari menjadi menteri.

Kehadiran Rudi tak lama setelah Jokowi sempat memberi sinyal akan kembali melakukan reshuffle kabinet sebelum masa jabatannya berakhir pada 2024. Namun, ia belum mengungkap siapa yang akan dicopot.

Ketua DPP PDIP Djarot Syaiful Hidayat mendukung rencana tersebut. Menurut Djarot, ada dua menteri NasDem yang perlu dievaluasi.

"Mentan dievaluasi, Menhut dievaluasi, Menteri Kehutanan ya. Harus dievaluasi. Semua menteri juga harus dievaluasi. Supaya apa? Supaya ada satu darah baru yang segar, yang bisa mendukung penuh kebijakan Pak Jokowi," ucap Djarot saat ditemui di Jakarta, Jumat (23/12).

(thr/dal)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER