RUU: ASN Bisa Dipensiunkan Dini Secara Massal untuk Perampingan

Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) mengatur skema pemberhentian dengan hormat terhadap ASN karena alasan perampingan organisasi.

Merujuk Pasal 87 ayat (1) RUU ASN tersebut, ASN bisa dipensiunkan dini secara massal untuk kepentingan perampingan organisasi.

Lihat Juga : NasDem Tolak Pemilu 2024 Coblos Partai: Ketua KPU Offside

"PNS diberhentikan dengan hormat karena: perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini," demikian bunyi Pasal 87 ayat (1) poin d.

Aturan soal itu diperjelas dalam ayat (5), poin tambahan baru usulan pemerintah, yang berbunyi "demi kepentingan perampingan organisasi, pensiun dini harus dilakukan secara massal."

Namun, pemerintah harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPR untuk mengambil kebijakan tersebut.

"Dalam hal perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara massal, pemerintah sebelumnya berkonsultasi terlebih dahulu dengan DPR berdasarkan pada evaluasi dan perencanaan pegawai," demikian bunyi Pasal 87 ayat (5).

Lihat Juga : Alasan Ferdy Sambo Gugat Jokowi dan Kapolri: Tak Terima Dipecat Polri

Skema pensiun dini secara massal bagi ASN diatur dalam aturan soal syarat ASN diberhentikan dengan hormat.

Selain untuk perampingan organisasi, ASN juga bisa diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri, meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, tidak cakap jasmani dan rohani, atau permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin.

CNNIndonesia.com sudah mencoba menghubungi Kepala Biro (Karo) Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik (HUKIP) KemenPAN-RB Mohammad Avverouce untuk meminta penjelasan KemenPAN-RB terkait hal ini. Namun, Avverouce belum merespons hingga berita ini dimuat.

RUU ASN kini masih dalam penyusunan oleh pemerintah. Namun, RUU tersebut telah masuk Prolegnas Prioritas untuk dibahas pada masa sidang berikutnya pada 2023.

Lihat Juga : NasDem Tolak Pemilu 2024 Coblos Partai: Ketua KPU Offside