Pemerintah Diminta Tak Anggap Remeh Lonjakan Covid-19 China

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra meminta pemerintah tak menganggap remeh lonjakan kasus Covid-19 di China yang diduga kuat akibat munculnya Omicron subvarian BF.7.

Hermawan mengingatkan kasus Covid-19 di Indonesia masih berpotensi naik lagi selepas momen libur Natal dan Tahun Baru 2023. Terlebih saat ini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sudah dicabut.

"PPKM dicabut ini juga menjadi catatan saya. Dan kenaikan kasus di China ini tidak boleh dianggap remeh, termasuk subvarian BF.7 ini. Karena dia bisa escape from immunity, karena memang kecepatan penularannya tinggi," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (31/12).

Hermawan meminta pemerintah meningkatkan pemeriksaan whole genome sequencing (WGS) dan memperketat pengawasan di pintu masuk. Sejauh ini ada 15 kasus Omicron subvarian BF.7, dengan rincian tujuh kasus di Bali dan DKI Jakarta, serta satu kasus di Jawa Barat.

Menurutnya, meskipun kajian epidemiologis kondisi Covid-19 di Indonesia sudah terkendali, namun situasi global masih cukup mengkhawatirkan. Contohnya di China dan Jepang yang kembali mengalami lonjakan Covid-19.

"Apalagi capaian booster kita masih kecil, persentasenya di bawah 30 persen, kemudian juga situasi kita yang sekarang di Nataru. Tadinya saya berharap timing-nya itu di penghujung Januari ya kalau mau mencabut PPKM itu, karena sejalan dengan evaluasi Nataru," ujarnya.

Lebih lanjut, Hermawan menyebut penambahan kasus Covid-19 di Indonesia masih fluktuatif. Apabila kasus turun, hal itu juga dibarengi dengan tren penurunan cakupan testing atau pemeriksaan.

"Makanya dari situ [evaluasi akhir tahun], kita akan mengetahui betul apakah Indonesia controllable atau tidak. Kalau itu terjadi, maka patut dipertimbangkan kalau Indonesia memang ready to face endemic disease. Tapi kalau pun masih ada fluktuasi, maka kewaspadaan masih sangat diperlukan," ujar Hermawan.

"Tapi apapun itu sudah diambil keputusan oleh pemerintah. Mudah-mudahan tidak ada lagi lonjakan kasus dan mudah-mudahan prediksi pemerintah ini tepat untuk bangsa Indonesia," imbuhnya.

Sebelumnya, Kemenkes tak terlalu khawatir akan temuan 15 kasus subvarian Omicron BF.7 di Indonesia. Subvarian yang merupakan turunan dari BA.5 itu disebut menjadi biang kerok lonjakan Covid-19 di China.

"Kita tidak terlalu khawatir karena sejak Oktober BF.7 ditemukan, varian XBB yang masih mendominasi. Jadi belum ada tanda-tanda peningkatan BF.7," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (31/12).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mencabut kebijakan PPKM di Indonesia mulai Jumat (30/12). Dengan demikian, pemerintah tak akan lagi melakukan intervensi atau pembatasan aktivitas warga.

Terdapat sejumlah alasan yang melatarbelakangi pemberhentian PPKM di Indonesia. Pertama, Jokowi menilai perkembangan kasus virus corona di Indonesia telah mengalami tren penurunan kasus dalam beberapa bulan terakhir.

Kedua, Jokowi melihat imunitas atau antibodi penduduk Indonesia terhadap Covid-19 sudah tinggi. Imunitas itu didapatkan baik melalui pemberian vaksin virus corona maupun imunitas pasca terinfeksi.