Komnas HAM Respons Bobby Nasution Umumkan Medan Anti LGBT

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengingatkan tidak boleh ada perlakuan diskriminatif terhadap golongan tertentu, termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Hal itu disampaikan oleh Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah merespons pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menyebut Medan sebagai kota anti LGBT.

"Setiap warga negara tidak boleh ada perlakukan diskriminatif berdasarkan ras suku agama, orientasi seksual dan sebagainya," kata Anis, Senin (2/1).

Anis menjelaskan konstitusi di Indonesia menganggap semua sejajar di mata hukum. Selain itu, berdasarkan Undang-undang HAM, ditegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi.

Lihat Juga : Bobby Nasution Umumkan Kota Medan Anti LGBT

"Diskriminasi itu didefinisikan sebagai pembatasan, pelecehan, pengucilan baik itu yang langsung atau tidak langsung yang didasarkan pada pembedaan atas dasar agama, suku, etnik, kelompok golongan, status ekonomi, bahasa," ujarnya.

Anis menyebut perilaku tersebut dapat berdampak pada pemenuhan HAM, dari berbagai aspek.

"Berakibat pada pengurangan penyimpangan penghapusan pengakuan pelaksanaan atau penggunaan HAM dan kebebasan dasar," ucap dia.

"Baik itu individu atau pun kolektif dalam bidang ekonomi politik hukum sosial dan aspek kehidupan lainnya dan diskriminasi itu tidak boleh terjadi," imbuhnya.

Sebelumnya, Bobby menegaskan Kota Medan menolak perilaku LGBT setelah melihat banyak pasangan sesama jenis saat perayaan malam tahun baru.

Pemandangan itu dilihatnya saat berjalan dari Kantor Wali Kota Medan ke acara perayaan malam tahun baru di Jalan Raden Saleh.

Bobby pun menegaskan agar warga Medan menghindari perilaku tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan ajaran agama maupun budaya lokal.

"Sepanjang saya jalan dari depan Kantor Wali Kota saya lihat kok yang cowok sama cowok (berpasangan), enggak ada ya, Kota Medan enggak ada LGBT, kita anti LGBT!" kata Bobby Nasution, Minggu (1/1).

Lihat Juga : Putin Sahkan UU Anti-LGBT, Warga Pelanggar Bisa Didenda Rp103 Juta