KUHP: Demo Tanpa Pemberitahuan Penjara 6 Bulan atau Denda Rp10 Juta

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur hukuman bagi penyelenggara demonstrasi tanpa pemberitahuan terlebih dulu.

Aturan itu dituangkan dalam pasal 256. Penyelenggara aksi unjuk rasa bisa dipidana jika demonstrasi tersebut berujung keonaran.

"Setiap orang yang tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada yang berwenang mengadakan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum atau tempat umum yang mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal tersebut.

KUHP mengatur delapan kategori denda. Denda kategori II berjumlah Rp10 juta.

Lihat Juga : Jokowi Resmi Sahkan KUHP Baru Jadi Undang-undang

Bagian penjelasan pasal 256 menerangkan syarat demonstrasi berujung pidana bagian itu memberi penjelasan tentang frasa "terganggunya kepentingan umum".

"Yang dimaksud dengan 'terganggunya kepentingan umum' adalah tidak berfungsinya atau tidak dapat diaksesnya pelayanan publik akibat kerusakan yang timbul dari adanya pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi," bunyi penjelasan pasal 256 KUHP.

KUHP ditandatangani Presiden Jokowi dan diundangkan pada 2 Januari 2023. Undang-undang ini mulai berlaku pada 2 Januari 2026.

Undang-undang ini menggantikan KUHP lama yang merupakan serapan dari aturan hukum Belanda. KUHP baru ditentang banyak pihak karena mengandung sejumlah pasal antidemokrasi, seperti pidana penghinaan presiden dan pembatasan demonstrasi.

Lihat Juga : Analisis Perppu Ciptaker Jokowi: Haram ke Halal hingga Urusan Perut Rakyat