Mahfud MD: Mungkin Kalau Saya Tidak Menteri, Kritik Perppu Ciptaker

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengaku mungkin akan mengkritik prosedur pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja (Ciptaker) Presiden Joko Widodo jika tak menjadi menteri.

Mahfud melihat kritik soal pembuatan Perppu Cipta Kerja banyak datang dari kalangan akademisi. Dia menyebut mungkin akan melakukan hal serupa jika tak menjadi bagian pemerintahan.

"Saya juga akademisi. Mungkin saya kalau tidak jadi menteri mengkritik kayak gitu, tetapi saya katakan kalau secara teori udah enggak ada masalah," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/1).

Mahfud berpendapat formalitas pembentukan perppu Cipta Kerja tak perlu lagi dipertanyakan. Menurutnya, hal itu sudah dilakukan sesuai teori yang ada.

Lihat Juga : Rocky Gerung: Perppu Jadi Andalan Jokowi Menggebuk Siapa Pun

Pemerintah telah menyediakan landasan hukum pembuatan omnibus law lewat revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dia menyebut hal itu sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Mahfud berkata pemerintah tetap akan dikritik meski menjalankan putusan MK lewat revisi undang-undang. Dia berkata berbagai kritik itu sah saja dalam negara demokrasi.

Namun, ia memastikan pemerintah tidak sewenang-wenang dan selalu mengedepankan kepentingan pekerja.

"Undang-Undang Ciptaker itu kami percepat karena itu sebenarnya tidak ada unsur-unsur koruptifnya. Itu semuanya ingin melayani kecepatan investasi. Siapa coba? justru ingin mempermudah pekerja," ucapnya.

Lihat Juga : Eks Pimpinan KPK: Perppu Cipta Kerja Jokowi Melecehkan MK