Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah untuk sementara ini tidak melakukan pengetatan aturan maupun pembatasan mobilitas warga kendati telah mendeteksi 15 kasus virus corona (Covid-19) Omicron subvarian BF.7 alias BA.5.2.1.7 di Indonesia.
BF.7 terdeteksi tujuh kasus di DKI Jakarta, tujuh kasus di Bali, dan satu kasus di Jawa Barat. Budi menyebut kasus pertama BF.7 terdeteksi di Pulau Dewata sejak 14 Juli 2022.
"BF.7 sudah ada 15 kasus dan tidak ada pergerakan naik. Jadi kita merasa ya tidak perlu kita mengetatkan kegiatan, mengurangi, membatasi kegiatan masyarakat, karena imunitas sudah tinggi," kata Budi di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Selasa (3/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Budi menyatakan hal tersebut menjawab kemungkinan Indonesia akan menerapkan pengetatan pengawasan pelaku perjalanan dari China seperti sejumlah negara lain imbas lonjakan Covid di Negara Tirai Bambu itu belakangan ini.
Budi menyebut tiga subvarian Omicron yang diwaspadai sejumlah negara memang telah teridentifikasi di Indonesia. Tiga subvarian itu adalah BA.5, BA.2.75, dan BF.7.
Ia melanjutkan, untuk BA.5 dan BA.2.75 di Indonesia sudah mencapai puncak. Sementara BF.7 sejauh ini tidak menyebabkan kenaikan kasus yang signifikan meski subvarian itu menjadi 'biang kerok' lonjakan Covid-19 di China.
mantan Wakil Menteri BUMN itu lantas mengklaim salah satu strategi Indonesia tidak mengalami lonjakan kasus dalam beberapa bulan terakhir lantaran mayoritas masyarakat Indonesia sudah memiliki imunitas tinggi baik melalui pemberian vaksin maupun antibodi pasca seseorang terinfeksi. Hal itu menurut Budi tidak dimiliki China.
"Kita, alhamdulillah--rezeki anak saleh--imunitas penduduk kita luar biasa kuat, kombinasi dari vaksinasi dan infeksi. Jadi ada secara buatan kita suntik tapi ada secara alamiah memang terinfeksi," ujarnya.
Sejumlah negara mulai dari Jepang, India, hingga Amerika Serikat memutuskan untuk memperketat kunjungan warga negara China ke wilayah mereka, salah satunya dengan mewajibkan surat negatif Covid-19.
Dirjen Badan Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan tindakan beberapa negara itu sebagai langkah yang dapat dimengerti, mengingat China memang sangat tertutup atas kasus covid yang melanda daerah mereka.
Tedros menambahkan kalau ingin warganya bisa melenggang bebas masuk ke negara lain, China harusnya terbuka soal kasus covid di daerah mereka.
Lihat Juga : |
Kasus Covid-19 di China melonjak tajam beberapa waktu belakangan ini usai pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut melonggarkan kebijakan nol Covid-19 mereka. Rumah sakit di seluruh China bahkan sampai kewalahan dalam menangani ledakan infeksi menyusul keputusan Beijing melonggarkan kebijakan no covid.
Meskipun demikian, jumlah peningkatan kasus tersebut hingga kini belum diketahui angkanya secara pasti. Pasalnya, China sangat tertutup soal penyebaran kasus covid di wilayah mereka.
China bahkan mengatakan pada pekan ini mereka akan mengakhiri karantina wajib bagi pelaku perjalanan luar negeri. Mereka juga justru mendorong banyak orang China pelesiran ke luar negeri.