DPR Minta Vaksin Covid-19 Tetap Gratis untuk Masyarakat

CNN Indonesia
Kamis, 05 Jan 2023 00:00 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh meminta agar vaksin Covid-19 tetap disediakan secara gratis untuk masyarakat.
Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh meminta agar vaksin Covid-19 tetap disediakan secara gratis untuk masyarakat. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nihayatul Wafiroh meminta pemerintah agar tetap menyediakan vaksin Covid-19 secara gratis untuk masyarakat.

Hal itu disampaikan Nihayatul merespons isu vaksin Covid-19 bakal berbayar pada tahun ini karena pemerintah menghentikan alokasi dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanganan Covid-19 dalam APBN 2023.

"Gratis lah, harus gratis lah, itu dasar," kata Nihayatul di DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (4/1).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Nihayatul mengatakan anggaran di Kementerian Kesehatan masih sangat cukup untuk program vaksinasi Covid-19. Menurut dia, sebagian besar anggaran PEN lebih banyak dialokasikan untuk bantuan sosial (bansos), sehingga tidak berdampak signifikan terhadap penanganan Covid-19 di 2023.

Selain itu, undang-undang telah memandatkan anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

"PEN kebanyakan kemarin untuk sosialnya, bukan untuk vaksinnya. Anggaran pemulihan sosialnya jauh lebih tinggi berkali-kali lipat dari pada anggaran kesehatannya, Covid-19. Jadi sebenarnya anggaran Covid-19 masih bisa ter-cover oleh anggaran Kemenkes," ujarnya.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyebut Kemenkes belum membahas perihal kemungkinan vaksin Covid-19 tak lagi diberikan secara gratis kepada masyarakat mulai 2023.

"Itu belum dibahas yang vaksin berbayar. Jadi sampai sekarang vaksinnya masih gratis, yuk cepat-cepat booster saja," kata Budi di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Kamis (29/12).

Budi pun merespons wacana penghapusan pembiayaan Covid-19 pada 2023 mendatang. Ia hanya menegaskan tugas Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) sudah selesai pada Desember 2022.

Namun, terkait anggaran Covid-19 yang ditiadakan masih belum bisa dipastikan.

(khr/tsa)


[Gambas:Video CNN]
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER