Pj Bupati Aceh Besar Sebut Pengungsi Rohingya Pendatang Ilegal

Pj Bupati Aceh Besar, Muhammad Iswanto menyebut pengungsi Rohingya dari Myanmar yang terus-menerus datang ke wilayah itu merupakan imigran ilegal dan penyusup.

Pernyataan itu disampaikan Iswanto menanggapi gelombang masuknya imigran Rohingya dari laut ke wilayahnya, termasuk sebanyak 184 orang dari Myanmar itu pada Minggu (8/1) petang lalu.

Menurutnya, tidak seharusnya pihak terkait mengarahkan pengungsi Rohingya itu untuk masuk ke wilayah Aceh. Untuk itu ia berharap agar teritorial kelautan untuk lebih waspada dan protektif soal Rohingya tersebut.

"Kami berharap agar jajaran teritorial kelautan untuk lebih mewaspadai keberadaan Rohingya itu, karena mereka adalah pendatang ilegal yang tak semestinya masuk ke wilayah RI, khususnya Aceh," kata Iswanto dalam keterangannya, Senin (9/1).

Lihat Juga : 184 Imigran Rohingya Terdampar Lagi di Aceh Minggu Sore

Pihaknya sejauh ini telah melaporkan ke Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan pihak Imigrasi Aceh terkait gelombang kedatangan imigran Rohingya itu dari laut. Selain itu laporan juga dilayangkan ke lembaga IOM dan UNHCR, selaku badan yang paling bertanggung jawab terhadap migran lintas negara.

"Pemkab Aceh Besar [menampung imigran Rohingya] hanya sebatas misi kemanusiaan dan kedaruratan," kata Iswanto.

Sementara secara internal, Muhammad Iswanto telah menginstruksikan Dinsos dan BPBD Aceh Besar untuk turun langsung ke lapangan, termasuk untuk membawa bantuan kemanusiaan dan kedaruratan, dan kini sedang dalam perjalanan menuju titik penampungan.

Sebelumnya, sebanyak 184 pengungsi Rohingya terdampar lagi di Aceh. Kali ini mereka menyandarkan kapal di bibir pantai Kuala Gigieng Lamnga, Kecamatan Krueng Raya, Aceh Besar, Minggu (8/1) sore.

Jumlah Imigran Rohingya itu terdiri dari 69 laki-laki, 75 perempuan, dan 40 anak-anak.

"Hasil penghitungan bersama yang disaksikan pihak UNHCR, IOM, TNI, dan instansi terkait lainnya, jumlah mereka yang terdampar adalah 184 orang," kata Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdiyanto kepada wartawan.

Joko menuturkan saat ini petugas masih berupaya mengevakuasi para imigran Rohingya ke pengungsian UPTD Dinas Sosial di Ladong. 

Lihat Juga : Kemlu Duga Lembaga Asing Sengaja Giring Pengungsi Rohingya ke Aceh

Sementara itu badan PBB yang mengurus pengungsi (United Nations High Commissioner for Refugees/UNHCR) menyebut tetap terus menjalin koordinasi dengan pemerintah di level daerah hingga pusat serta aparat keamanan untuk menangani imigran Rohingya itu.

Legal Associate UNHCR, Dovio Alfath menjelaskan pihaknya saat ini hanya fokus memberikan konseling dan informasi agar pengungsi Rohingya itu tidak melakukan perjalanan yang tidak resmi, karena bisa membahayakan mereka sendiri.

"Yang kami lakukan disini adalah kami terus memberikan konseling dan memberikan informasi dan pengetahuan agar mereka itu tidak melakukan perjalanan yang tidak resmi yang itu bisa membahayakan mereka," ucapnya.