Dokter Pribadi Protes Lukas Enembe Tak Disediakan Ubi dan Ketela

Anton Mote selaku dokter pribadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe, menyebut Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto tak menyediakan ubi dan keladi.

Hal itu disampaikan Anton saat ditemui di RSPAD, Rabu (11/1) malam. Ia dan pihak keluarga mengklaim belum dapat bertemu langsung dengan Lukas usai dibantarkan.

Anton kemudian menanyakan makanan yang dikonsumsi Lukas yang tengah menjalani perawatan.

"Seperti sekarang saya dibatasi-batasi. Tadi saya baru tanya tentang makan saja, di sini rumah sakit ini tidak siapkan ubi sama keladi, hanya siapkan nasi. Akhirnya hari ini karbohidratnya tidak ada," ujar Anton.

Lihat Juga : Duduk Perkara Dugaan Suap Rp1 M dan Gratifikasi Rp10 M Lukas Enembe

Lukas, kata dia, sudah tidak pernah makan nasi. Anton pun berharap Lukas dapat difasilitasi untuk mendapatkan perawatan di negeri Singa.

"Iya, beliau sudah tidak pernah (makan nasi). Akhirnya tadi makan sayur-sayuran dengan kentang, karbohidratnya mana? Kita berharap lebih baik lah, segera ini kita berharap untuk beliau bisa difasilitasi, bisa mendapat perawatan di Singapura," jelas Anton.

Menurut Anton, Lukas memiliki riwayat penyakit jantung, darah tinggi, ginjal, hingga stroke.

"Ada sakit jantung, hipertensi, ginjal, kencing manis, diabetes, stroke yang sudah berulang kali," terang Anton.

Ia menyebut Lukas juga pernah dirawat di RSPAD akibat stroke. Saat itu yang menanganinya dokter Terawan Agus Putranto.

Dalam kesempatan yang sama, pengacara Lukas, Petrus Bala Pattyona juga menyebut kliennya tak cocok mengonsumsi nasi.

"Beliau itu makanannya ubi dan talas. Kalau nasi kurang cocok," ucap Petrus.

Lihat Juga : Keluarga Protes Lukas Enembe Tak Naik Pesawat Garuda Saat Ditangkap

Lembaga antirasuah bersama tim Brimob Papua menangkap Lukas saat yang bersangkutan sedang makan di salah satu restoran di Abepura, Jayapura, Selasa (10/1). Penangkapan ini berujung kericuhan di Papua.

Lukas diproses hukum KPK atas kasus dugaan suap dan gratifikasi senilai miliaran rupiah.

Lukas diduga menerima suap dari Direktur PT Tabi Bangun Papua (TBP) Rijatono Lakka terkait proyek infrastruktur di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Sementara, dalam kasus gratifikasi, KPK mengaku masih mendalaminya.

Atas perbuatannya, Lukas disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.