Menkes soal Vaksin Berbayar: Miskin Ikut BPJS, yang Mampu Beli Sendiri

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan rencana vaksinasi virus corona (Covid-19) berbayar.

Budi mengatakan hal yang paling penting dalam masa transisi dari pandemi menjadi endemi adalah turunnya intervensi pemerintah dan meningkatnya partisipasi masyarakat, termasuk juga vaksinasi.

Budi menyinggung perihal vaksinasi meningitis pada calon jemaah haji dan vaksinasi influenza pada masyarakat di luar negeri.

Lihat Juga : Transisi ke Endemi, Menkes Beber Peluang Vaksin Covid Berbayar

"Dan karena vaksinasi sekarang kan sudah sangat tersedia kan harganya antara 5-10 dolar. 10 dolar kan sekitar Rp150 ribu. Jadi kita lihat partisipasi masyarakat ini, untuk yang miskin itu rencananya nanti dimasukkin saja ke program kesehatan standarnya BPJS," jelas Budi di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (24/1).

"Tapi kalau untuk yang mampu, ya dia bisa beli sendiri. Itu rencananya ke sana, sebagai bagian dari strategi pandemi menjadi endemi," sambungnya.

Tak hanya dijual di apotek, Budi menyebut vaksin Covid-19 nanti juga didistribusikan di fasilitas kesehatan, seperti rumah sakit dan puskesmas. Lebih lanjut, Budi menerangkan pihaknya masih menunggu tahapan pemberlakuan rencana tersebut.

"Nah, kita tunggu nanti bagaimana tahapannya," jelas dia.

Budi mengatakan, intervensi pemerintah yang telah dilepas adalah kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Ia kembali menegaskan partisipasi masyarakat penting dalam kondisi transisi pandemi menjadi endemi.

"Tapi intinya gitu, kalau sudah menjadi endemi, yang lebih penting adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat sudah teredukasi, dan intervensi kesehatannya (dilepaskan). Obat-obatan dan vaksinnya sudah tersedia," jelas Budi.

Lihat Juga : Edaran Dishub DKI: Penumpang Wajib Pakai Masker di Angkutan Umum

Budi sebelumnya mengungkap rencana vaksin Covid-19 berbayar saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/1).

Menurut dia, mekanisme tersebut dapat membuat beban negara berfokus untuk membiayai masyarakat kurang mampu.

"Sehingga dengan demikian beban negara akan terkonsentrasi ke masyarakat-masyarakat yang miskin saja dan itu akan dicover dengan mekanisme normal melalui PBI. itu rencana kami ke depan," terang dia.