Massa Perangkat Desa PPDI Temui Tito Karnavian sebelum Aksi di DPR

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengaku Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang menggelar aksi demonstrasi di depan kompleks parlemen hari ini, Rabu (25/1) telah menemui dirinya lebih dulu.

Pertemuan dengan perwakilan PPDI itu, kata dia, berlangsung Selasa (24/1) kemarin.

"Saya dengar hari ini ada aksi juga penyampaian pendapat di muka umum oleh PPDI, Persatuan Perangkat Desa Indonesia. Ada tiga yang mau disampaikan. Kemarin, sudah ketemu langsung sama saya," ujar Tito di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/1).

Merespons tuntutan-tuntutan tersebut, Tito menyebut akan berdiskusi terlebih dulu dengan pemangku kepentingan terkait dari mulai DPR hingga Menkeu.

"Tentu, harus kita diskusi dulu dengan stakeholders masalah keuangan. Baik ibu menteri keuangan, DPR, Banggar, dan lain-lain," kata mantan Kapolri itu.

Lihat Juga : Ramai-ramai Kepala Desa Minta Masa Jabatan Jadi 9 Tahun

Tito mengaku mendapatkan informasi perihal tiga pokok tuntutan yang disampaikan wadah perangkat desa se-Indonesia itu di Jakarta hari ini.

Pertama, soal pemberhentian jabatan. Para perangkat desa merasa banyak yang dirugikan setiap pergantian kades, maka mereka pun turut diganti.

"Mengenai masalah pemberhentian jabatan. Mereka merasa banyak diberhentikan oleh kepala desa. Ketika kepala desanya baru, semua perangkat desa diganti," kata Tito.

Kedua, menurut Tito mereka juga menuntut agar statusnya diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menanggapi itu, Tito mengaku ia akan mengkaji lebih dalam UU 6/2014 tentang Desa.

"Mengenai status perangkat desa. Mereka minta agar disamakan dengan apapun, seperti pegawai negeri. Nah, ini akan kita kaji karena ini menyangkut revisi UU," ujarnya.

Selain itu, mereka juga disebut menuntut untuk diberikan penghasilan tetap (siltap) setiap bulannya.

"Ketiga, adalah mereka minta agar siltap, seperti gaji namanya siltap, penghasilan tetap, itu bisa dari dana perimbangan, tidak berasal dari alokasi dana desa karena sering terlambat," ungkap Tito.

Lihat Juga : Jejak Kades Jelang 2024: Mau Jokowi 3 Periode, Tambah Kuasa 9 Tahun

Pada hari ini, Selasa (25/1), massa yang tergabung dalam PPDI menggelar demonstrasi di muka gedung DPR.

Imbasnya, kepadatan lalu lintas di area demonstrasi menjadi padat. Jalan Gatot Soebroto (Gatsu) di depan Gedung DPR ditutup.

Akibatnya, kendaraan yang melintas dari arah Semanggi ke arah Slipi dialihkan atau dibelokkan menuju ke Jalan Gerbang Pemuda.

PPDI merupakan massa yang dinilai kontra terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Kades menjadi sembilan tahun.

PPDI masuk dalam tiga asosiasi pemerintah desa yang menilai wacana tersebut terlalu bernuansa politis.

Ketiga asosiasi itu masing-masing Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), dan PPDI.