Pemimpin Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Baraja Divonis 10 Tahun Bui

Pimpinan Khilafatul Muslimin, Abdul Qadir Hasan Baraja divonis hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp50 juta atas perkara penyebaran organisasi kemasyarakatan yang bertentangan dengan Pancasila.

Putusan tersebut dibacakan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bekasi Kelas 1A Khusus pada Selasa (24/1). Hakim memerintahkan Abdul dan sepuluh terdakwa lain untuk tetap ditahan.

Lihat Juga : Gubernur Lampung: 51 Anggota Khilafatul Muslimin Ikrar Setia ke NKRI

Berikut daftar vonis Abdul Cs yang telah dikonfirmasi CNNIndonesia.com kepada Ketua PN Bekasi Surachmat:

• Terdakwa Abdul Qadir Hasan Baraja, divonis pidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp50 juta, subsider 2 bulan kurungan.
• Terdakwa Indra Fauzi, divonis pidana penjara selama 6 tahun dan denda sejumlah Rp50 Juta, subsider 2 bulan kurungan.
• Terdakwa Abdul Aziz, divonis pidana penjara selama 5 tahun dan 3 bulan, serta denda Rp50 juta, subsider 2 bulan kurungan.
• Terdakwa Ahmad Sobirin divonis pidana penjara selama 5 tahun.
• Terdakwa Suryadi Wironegoro, divonis pidana penjara selama 5 tahun.
• Terdakwa Imron Najib, divonis pidana penjara selama 5 tahun.
• Terdakwa Nurdin, divonis pidana penjara selama 5 tahun.
• Terdakwa Muhammad Hasan Albana, divonis pidana penjara selama 5 tahun.
• Terdakwa Faisol, divonis pidana penjara selama 5 tahun.
• Terdakwa Hadwiyanto Moerdiandono, divonis pidana penjara selama 5 tahun.
• Terdakwa Muhammad Hidayat, divonis pidana penjara selama 7 tahun.

Abdul Cs didakwa melanggar Pasal 59 ayat (4) huruf c juncto Pasal 82 A ayat (2) UU RI Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang juncto Pasal 55 ke-1 KUHP.

Lihat Juga : Muhammadiyah: Pemerintah Tak Perlu Gaduh Tangani Khilafatul Muslimin

Polri menindak Khilafatul Muslimin karena dianggap meresahkan masyarakat. Polisi menyatakan kegiatan Khilafatul Muslimin murni melawan hukum karena bertentangan dengan Pancasila. Hal itu disampaikan usai polisi menangkap Abdul Qadir di Lampung tahun lalu.

Pada Juni 2022, polisi tercatat melakukan penetapan tersangka terhadap total 23 anggota Khilafatul Muslimin dari seluruh Indonesia.

Keseluruhan tersangka itu di antaranya enam diamankan di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Kemudian, lima tersangka lainnya di proses di Polda Lampung.

Lalu lima tersangka di Polda Jawa Barat, satu tersangka diproses Polda Jawa Timur, dan enam tersangka diproses oleh Polda Metro Jaya.

Mereka dijerat melanggar Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang KUHPidana dan UU Nomor 17 tahun 2017 tentang Ormas.

Polisi menduga Khilafatul Muslimin merupakan organisasi besar karena memiliki kantor di 23 wilayah yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatera, hingga wilayah timur Indonesia.

Berdasarkan arsip Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kemenkumham, Yayasan Pendidikan Khilafatul Muslimin mendapat Surat Keputusan (SK) dengan nomor AHU-3101.AH.01.04 tanggal 31 Mei 2011. Notaris atas nama Rosita Siagian, SH.