Imigrasi soal Marak Turis China di Indonesia: Fokus Tarik Investasi

Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Silmy Karim tidak ambil pusing mengenai isu warga negara China yang melancong ke luar negeri, termasuk Indonesia, meski kondisi Covid-19 marak di sana.

Menurutnya, pemerintah Indonesia sudah mempunyai upaya untuk melakukan mitigasi penyebaran Covid-19 dari China.

Lihat Juga : Ratusan Turis China Terbang Perdana dari Shenzhen Disambut di Bali

"Itu berita tidak sepenuhnya benar. Maksud saya bahwa banyak negara justru membuka. Ada fakta di sana masih ada yang positif, tentunya kami berkoordinasi juga dengan Kementerian Kesehatan," ujar Silmy usai agenda 'Syukuran Hari Bakti Imigrasi' di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (26/1).

"Dalam konteks keimigrasian kami tentu juga harus melayani apa yang diinginkan oleh satu, luar negeri. Kemudian juga di dalam negeri kami juga pendukung investasi dan tourism," imbuhnya.

Dia pun memberi contoh beberapa hari lalu Imigrasi mendukung agenda Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) di Bali yang menarik wisatawan luar negeri.

Dia tak mengkhawatirkan penyebaran Covid-19 karena pemerintah Indonesia sudah mempunyai strategi mitigasi.

"Jadi, itu bukan isu lagi. Sekarang itu kami fokus juga bagaimana berlomba-lomba dengan negara lain memberikan fasilitas atau menarik wisatawan kemudian investasi ke Indonesia untuk membantu pertumbuhan ekonomi ke depan," kata Silmy.

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Imigrasi Indonesia, yang dirayakan sebagai Hari Bakti Imigrasi ke-73, Ditjen Imigrasi meluncurkan layanan baru visa kunjungan untuk wisata dan prainvestasi dengan metode pembayaran secara online.

[Gambas:Video CNN]

"Visa kunjungan untuk wisata dan prainvestasi dapat diajukan WNA tanpa memerlukan penjamin (sponsor). Layanan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan investasi," ucap Silmy.

"Imigrasi memberikan kemudahan bagi pebisnis global dan investor dunia untuk meninjau serta mempelajari investasi yang potensial sebelum mereka menanamkan modal di Indonesia," sambungnya.

Pada Desember tahun lalu, Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut pemerintah belum berencana untuk memperketat pengawasan dan pemeriksaan pintu masuk Indonesia terutama pada Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dalam waktu dekat.

Lihat Juga : Alasan Pemerintah RI Putuskan Tak Tes Covid Turis China

Hal itu Wiku sampaikan merespons China yang membuka kembali perbatasan mulai 8 Januari 2023 di tengah kenaikan kasus Covid-19 yang masih terjadi di negeri tirai bambu.

"Pada saat ini belum ada rencana pengetatan untuk PPLN. Pemerintah akan selalu memonitor perkembangan kasus Covid-19," kata Wiku saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (30/12).

Wiku melanjutkan hingga saat ini pemerintah masih mengacu pada SE Nomor 25 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang diteken Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Letjen TNI Suharyanto pada Kamis (1/9).

PPLN tak wajib melampirkan surat negatif Covid-19 dari pemeriksaan PCR. Namun, apabila mereka bergejala saat tiba di Indonesia, maka PPLN yang bersangkutan akan dites PCR.