Mahfud Ungkap UU Koperasi Akan Direvisi Buntut Kasus KSP Indosurya

CNN Indonesia
Sabtu, 28 Jan 2023 18:19 WIB
UU Koperasi bakal direvisi, terutama agar bisa diawasi pemerintah, menyusul kasus KSP Indosurya yang merugikan ribuan warga namun pelakunya bebas. Hakim bebaskan terdakwa kasus KSP Indosurya. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah bakal mengusulkan revisi Undang-Undang Koperasi.

Hal itu disampaikannya usai melakukan rapat koordinasi dengan Kejagung, Polri, Menkop UKM terkait vonis hakim yang melepaskan dua terdakwa kasus KSP Indosurya.

"Mohon pengertiannya kita akan merevisi, mengajukan revisi UU koperasi agar penipuan-penipuan yang berkedok koperasi ini bisa segera diakhiri dan ditangkal untuk masa depan yang akan datang," kata Mahfud dikutip dari YouTube Kemenko Polhukam, Sabtu (28/1).

Berdasarkan UU Koperasi saat ini, Mahfud menyebut koperasi memiliki wewenang mengawasi diri sendiri sehingga pemerintah tak bisa ikut memantau kegiatannya. Hal itu berbeda dengan pengawasan yang diatur dalam UU Perbankan.

"Kita mohon pengertian kepada DPR, kita akan merevisi UU koperasi, karena sekarang penipuan-penipuan dan pencurian uang rakyat itu kalau UU Perbankan, ada pengawasnya," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengatakan pemerintah akan membuka kasus baru terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana KSP Indosurya.

"Kita juga akan membuka kasus baru dari perkara ini karena tempus delicti (waktu kejadian) dan locus delicti (TKP), korbannya masih banyak," kata Mahfud.

Sebelumnya, Dua petinggi KSP Indosurya yang menjadi terdakwa kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana divonis lepas oleh majelis hakim.

Para petinggi yang divonis lepas itu adalah Ketua KSP Indosurya Henry Surya dan Direktur Keuangan June Indria. Kasus ini merugikan 23 ribu orang dengan total kerugian mencapai Rp106 triliun.

June divonis lepas lebih dulu pada Rabu (18/1) di Pengadilan Negeri (PN Jakarta Barat).

Kemudian, Henry menyusul divonis lepas oleh PN Jakbar pada hari ini, Selasa (24/1). Henry disebut terbukti melakukan perbuatan perdata dalam kasus ini.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Henry Surya tersebut di atas terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan perkara perdata," ucap Hakim Ketua Syafrudin Ainor beberapa waktu lalu.

(yoa/arh)


[Gambas:Video CNN]
Lihat Semua
SAAT INI
BERITA UTAMA
REKOMENDASI
TERBARU
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
LIHAT SELENGKAPNYA

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

TERPOPULER