Cak Imin Tak Mau Tiru PDIP Setor Nama Menteri Patut Diganti ke Jokowi

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan partainya tidak berencana jejak PDIP menyetorkan nama-nama menteri yang patut diganti lewat reshuffle kabinet.

Hal itu diungkap Cak Imin saat menjawab pertanyaan wartawan soal apakah akan mengikuti langkah PDIP memberi usulan nama menteri kepada Presiden Joko Widodo.

"Nggak perlu. PKB nggak perlu mengusulkan siapapun. Reshuffle atau tidak karena presiden datanya lebih tau lah daripada kita," kata Cak Imin dalam Sarasehan Nasional Satu Abad NU di kawasan Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Cak Imin menyebut partainya hingga saat ini juga belum menerima informasi maupun dipanggil Presiden ke Istana soal wacana reshuffle yang menguat akhir-akhir ini.

Cak Imin berharap apabila reshuffle benar terjadi, maka ia meminta agar proses tersebut dilakukan tak sekadar politis melainkan untuk memajukan kinerja kabinet ke depan.

Ia juga mengklaim PKB telah memiliki sejumlah nama-nama yang menurutnya cocok dan memiliki kapabilitas apabila partainya nanti diminta menyiapkan sosok menteri dari kader PKB dalam proses reshuffle.

"Siap. Kita punya banyak nama yang siap," ujar Cak Imin.

Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku sudah memberikan nama-nama menteri yang patut diganti lewat reshuffle kabinet kepada Presiden Jokowi.

Hasto tidak menyebutkan nama menteri yang dimaksud. Dia hanya memastikan bahwa kewenangan mengganti menteri berada di tangan Presiden Jokowi.

"Informasi sudah kami berikan. Ini, kan menyangkut orang, tidak bagus kalau kita sampaikan secara terbuka," ujar Hasto di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Rabu (25/1).

Hasti menjelaskan bahwa menteri yang kinerjanya buruk patut diganti. Dia menyebut nama menteri yang disetor ke Jokowi untuk diganti itu sudah dilihat PDIP berdasarkan kinerja.

"Tentu saja berdasarkan kinerja dan bagaimana reshuffle itu menjadi efektif pada sisa masa jabatan agar betul-betul ditingkatkan," ujar Hasto.

Isu reshuffle kabinet semakin menguat setelah Jokowi memanggil Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh ke istana. Keduanya menggelar pertemuan tertutup pada Kamis (26/1).

Namun baik NasDem maupun Jokowi enggan membeberkan isi pertemuan tersebut. Jokowi juga enggan mengonfirmasi kabar reshuffle kabinet pada Rabu Pon, 1 Februari.

"Hmm, masak? Rabu Pon? Benar? Ya, nanti tunggu saja," ucap Jokowi di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

Jokowi telah beberapa kali melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon. Hari itu berkaitan dengan hari pasaran Jokowi dalam penanggalan Jawa.

Bila merunut pada kalender penanggalan Jawa, Rabu pon terdekat adalah pada 1 Februari mendatang. Rabu pon selanjutnya adalah pada 8 Maret dan 12 April mendatang.