Bicara Politik Pragmatis, Cak Imin Nilai Nasib Kader NU Akan 'Madesu'

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memprediksi para kader Nahdlatul Ulama (NU) bakal mengalami masa depan suram (Madesu) dalam kontestasi politik mendatang.

Cak Imin mengatakan kondisi itu sangat memungkinkan terjadi apabila kondisi perpolitikan di Indonesia masih mengandalkan politik pragmatis dan politik uang.

"Apalagi di pemilu yang sangat pragmatis, uang menentukan banyak hal dalam perilaku pemilih, yang itu artinya masa depan kader-kader NU juga agak 'madesu'," kata Cak Imin saat memberikan sambutan dalam Sarasehan Nasional Satu Abad NU di kawasan Jakarta Pusat, Senin (30/1).

Cak Imin menilai politik uang akan merusak sendi-sendi demokrasi dan membuat hasil pemilu akan tercederai. Ia mengungkap praktik politik uang masih terjadi di Indonesia.

Lihat Juga : Gus Yahya Tegaskan Pilpres 2024 Tak Ada Capres-Cawapres Atas Nama NU

Cak Imin yang juga Wakil Ketua DPR RI itu pun beranggapan masa depan PKB akan suram apabila praktik politik pragmatis tersebut terus berlangsung. Sebab, klaimnya, modal berpolitik para kader PKB tidak setinggi itu.

"Karena aktivis-aktivis NU yang selama ini bisa murah sampai bisa duduk di jabatan-jabatan publik berhadapan dengan lapangan yang sangat pragmatis. Ini kader-kader yang mau nyaleg ini sudah membuat kita stress duluan karena sudah modalnya cekak, popularitasnya juga rendah," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin juga menyatakan partainya akan mengusulkan ke pemerintah agar Pemilihan Gubernur (Pilgub) ke depannya tidak dilakukan dengan sistem pemilihan langsung.

PKB menurutnya juga bakal memperjuangkan agar jabatan gubernur ditiadakan. Ia menilai gubernur tidak memiliki peran terlalu fungsional dalam tatanan pemerintahan. Ia menilai Pilgub serta jabatan gubernur tidak terlampau efektif namun anggarannya besar.

"Fungsi gubernur hanya sebagai sarana penyambung pusat dan daerah, itu tahap pertama jadi Pilkada tidak ada Gubernur, jadi hanya [pemilihan pemimpin] Kabupaten/kota. Tahap kedua, ya ditiadakan institusi atau jabatan gubernur, jadi tidak ada lagi," ujar Cak Imin.

Lihat Juga : Ketum PBNU Yahya Staquf Sebut Erick Thohir Banser Bersertifikat

Di kancah perpolitikan Indonesia, NU kerap memiliki kader baik dari eksekutif hingga legislatif. Para kader NU itu pun tersebar di kursi-kursi partai politik, baik yang terkait langsung seperti PPP dan PKB maupun parpol lainnya.

Selain itu di jajaran eksekutif saat ini, dari Wapres RI Ma'ruf Amin hingga sejumlah menteri pun dikenal pula sebagai kader NU.