Sudirman Said: Saya Tak Pernah Dengar Ada Perjanjian Anies-Prabowo

Utusan Tim Kecil Anies Baswedan, Sudirman Said, membantah pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno yang menyebutkan ada perjanjian tertulis antara Anies Baswedan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang masih berlaku hingga Pilpres 2024.

Sudirman membenarkan bahwa terdapat perjanjian di antaranya keduanya pada saat Pilkada DKI 2017. Namun, perjanjian itu dikatakan selesai jika Anies dan Sandi maju sebagai pemimpin Ibu Kota.

"Saya tidak pernah mendengar ada perjanjian semacam itu," kata Sudirman di kawasan Kota Tangerang, Senin (30/1).

Lihat Juga : Demokrat soal Anies Capres: Kami Ingin Hadirkan Poros Alternatif

"Yang ada adalah perjanjian soal berbagi beban biaya pilkada dengan Pak Sandi, itu saya tahu. Dan dalam perjanjian itu antara lain sebenarnya juga ada perjanjian utang piutang antara Pak Anies. Karena waktu itu Pak Anies tidak punya uang," imbuhnya.

Sudirman bersaksi bahwa dirinya ikut membaca perjanjian itu dan ikut berdiskusi dengan Sandiaga. Menurut dia, saat itu ada diskusi apakah Anies ingin maju Pilpres 2019.

Namun, lanjut Sudirman, Anies memilih untuk fokus mengurus DKI Jakarta. Adapun soal potongan video Anies yang menyatakan tidak akan melangkahi Prabowo dalam kontestasi Pilpres, itu merupakan dokumen lama.

"Mengenai perjanjian Pilpres saya tidak pernah mendengar itu," kata dia.

Sudirman menegaskan hingga saat ini tidak ada permasalahan yang terjadi antara Anies dan Prabowo. Ia juga menilai apa yang disampaikan Sandiaga keliru. 

Lihat Juga : Alasan PKS Dukung Anies Maju Pilpres: Punya Elektabilitas untuk Menang

Ia pun meminta agar Menparekraf itu kembali memeriksa isi perjanjian, sehingga mampu menyampaikan kondisi yang benar ke publik.

"Jadi tidak ada masalah rasanya ya, mungkin Pak Sandi perlu cek lagi supaya lebih akurat," ujarnya.

Sebelumnya, Sandi mengungkapkan ada perjanjian tertulis antara Prabowo dengan Anies. Sandi berkata perjanjian itu ditandatangani oleh dirinya, Anies, dan Prabowo sebelum pendaftaran Pilkada DKI Jakarta 2017.

Perjanjian itu dilengkapi materai dan disimpan oleh dua petinggi Gerindra, Fadli Zon dan Sufmi Dasco Ahmad.

Lihat Juga : KIB Tak Buru-buru Tetapkan Capres, Tunggu PDIP dan Koalisi Anies

"Kalau perjanjian itu kan pasti berlaku, berlaku, dan jika tidak diakhiri perjanjian itu akan terus berlangsung," kata Sandi di Istana Kepresidenan Jakarta.

Sandi enggan membeberkan isi perjanjian tersebut. Menurutnya, akan lebih etis jika isi perjanjian itu dijelaskan oleh Dasco ataupun Fadli.

Dia juga tak mengonfirmasi apakah perjanjian itu berkaitan dengan kans Anies mencalonkan presiden. Sandi pun tidak menjawab saat ditanya apakah Anies melanggar perjanjian dengan maju di Pilpres 2024.