Gerindra: Perjanjian Prabowo-Anies Hanya Moral, Mau Dipatuhi Silakan

Juru Bicara DPP Partai Gerindra Habiburokhman menyebut isu perjanjian antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan bukan perjanjian hukum yang saling mengikat.

Menurut Habib, kalau pun ada, perjanjian itu hanya gentlemen agreement atau perjanjian moral. Sehingga, siapapun tak ada yang bisa memaksa perjanjian tersebut harus dipatuhi kecuali atas kesadaran masing-masing pihak yang menjalin kesepakatan.

"Itu bukan perjanjian hukum dan lebih mengingat secara moral, dan kalau mau dipatuhi ya monggo, kalau nggak mau dipatuhi ya siapa yang mempermasalahkan?" ucap Habib di kompleks parlemen, Selasa (30/1).

Namun begitu, Habib tak dapat memastikan kebenaran perjanjian tersebut. Dirinya mengaku tak tertarik soal perjanjian tersebut karena tak ada yang bisa menjamin perjanjian itu dipatuhi.

Lihat Juga : Sandi Ungkap Perjanjian Pilpres Anies & Prabowo yang Ditulis Fadli Zon

Menurut Habib, kader Gerindra saat ini hanya fokus untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Kami enggak tertarik lah isi perjanjian. Itu enggak penting bagi kami lah. Yang paling penting bagaimana Pak Prabowo bisa maju dan menang di 2024," katanya.

Kabar perjanjian itu sebelumnya dibenarkan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Namun, Sandi enggan mengungkap dengan tegas. Ia meminta agar Akbar mendatangkan Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon selaku fasilitator dan menanyakannya secara langsung.

Lihat Juga : Soal Perjanjian Anies-Prabowo, PKS Sindir Gerindra Janjikan Wagub DKI

Menurutnya, perjanjian itu sangat vital karena bersamaan dengan rencana pencalonan Prabowo maju di Pilpres 2019.

"Ada beberapa poin dan ini cukup membuat saya cukup detail apa yang disepakati termasuk berkaitan dengan, karena itu di awal dari koalisi dan di awal penentuan calon," ujarnya.