Jokowi Ingatkan Aparat Hukum Berantas Korupsi Usai IPK Anjlok

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada aparat penegak hukum untuk memberantas tindak korupsi tanpa pandang bulu. Hal itu diungkapkan usai indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia merosot dan mencatatkan penilaian terburuk sepanjang sejarah reformasi dalam urusan penanganan korupsi.

"Saya ingatkan kembali kepada aparat penegak hukum untuk memproses tindakan pidana tanpa pandang bulu dan tanpa tebang pilih. Pemerintah tidak akan campur tangan terhadap penegakan hukum dan aparat penegak hukum harus professional dan sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar Jokowi dalam keterangan resmi di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/2).

Selain itu Jokowi memerintahkan kepada jajaran di Pemerintah Pusat dan Daerah untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan dan sistem pelayanan publik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

"Saya tegaskan kembali, saya tidak akan pernah memberikan toleransi sedikit pun kepada pelaku tindak pidana korupsi," tegasnya.

Sebelumnya Jokowi menyoroti ucapan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengenai operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.

Pernyataan Luhut itu dibahas dalam rapat mengenai indeks persepsi korupsi (IPK). Ucapan itu dinilai mempengaruhi persepsi publik tentang keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi.

"Nanti biar Presiden yang akan menyampaikan apakah itu tepat apa tidak, tetapi memang tadi disampaikan di dalam rapat bahwa ini juga mempengaruhi turunnya indeks, seakan-akan pemerintah itu enggak mau OTT," kata Menko Polhukam Mahfud MD di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/2).

Transparency International Indonesia merilis IPK tahun 2022. Skor dan peringkat Indonesia menurun drastis dalam catatan tahun ini.

Indonesia mendapatkan skor 34 dan duduk di peringkat ke-110. Catatan ini menjadi yang terburuk sejak reformasi. Bahkan, Indonesia kalah dari Timor Leste yang punya skor 42.

Menteri Luhut beberapa kali mengkritik metode operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK.

Luhut menyebut OTT oleh KPK membuat citra Indonesia buruk. Dia lantas mendorong pemerintah mempercepat digitalisasi untuk dapat menekan praktik korupsi.

"OTT-OTT itu kan enggak bagus sebenarnya, buat negeri ini jelek banget, tapi kalau kita digitalize siapa yang mau lawan kita," ujar Luhut dalam paparannya pada acara Peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024, Desember tahun lalu.

Dalam acara berbeda Luhut kembali menyindir OTT oleh KPK. Dia berharap Indonesia tidak dikenal sebagai negara OTT hanya karena KPK kerap melakukan operasi senyap tersebut.

Luhut mencontohkan banyak negara-negara maju hampir tak ada orang yang terkena OTT. Hal itu terjadi lantaran sistem pencegahan korupsi di negara itu sudah bagus.

OTT dan korupsi, lanjut dia, dapat terjadi karena sistem yang memberikan ruang untuk melakukan pelanggaran. Karenanya, pemerintah bakal mengubah sistem yang bisa menekan pelanggaran korupsi tersebut.

"Ini bangun ekosistem kita bernegara, sehingga negara ini jangan jadi negara drama karena Anda senang liat orang di OTT OTT," kata dia di acara Green Port Awarding yang disiarkan di kanal YouTube Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Rabu (28/12).